Jum'at, 22 September 2017

Pelantikan Kepala SMA-SMK, PGRI Jember: Kepastian Hukum Penting!

Minggu, 09 Oktober 2016 17:22:17 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan
Pelantikan Kepala SMA-SMK, PGRI Jember: Kepastian Hukum Penting!

Jember (beritajatim.com) - Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Jember tak berani menyikapi lebih jauh pelantikan kepala sekolah menengah atas kejuruan oleh bupati, menyusul sudah diserahkannya kewenangan pengelolaan sekolah di jenjang tersebut kepada pemerintah provinsi. 

"Kalau memang ada tabrakan aturan, ini tentunya akan diselesaikan mereka yang punya kewenangan. Yang jelas, kepastian hukum menjadi penting. Ketika ada dua parameter pengambilan kebijakan, ini tentu dampaknya membingungkan pelaksana kebijakan. Kami harapkan pemerintah provinsi dan kabupaten segera menyelesaikan persoalan ini supaya tidak menjadi polemik dan menjadi pembelajaran hukum yang baik bagi kita semua," kata Ketua PGRI Jember Supriyono.

Sebagaimana dilansir Humas Pemkab Jember, Bupati Faida melantik 147 kepala sekolah dasar, 13 kepala sekolah menengah pertama (SMP), dan 8 kepala sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) digelar pada, Senin (3/10/2016) lalu.

Surpriono mengaku mendapat pengaduan dari kepala sekolah soal mutasi tersebut. "Mereka mendukung kebijakan ini. Tapi jangan sampai ada permasalahan yang belum terselesaikan," katanya.

Supriono mengatakan, pelantikan itu memunculkan kebingungan, karena surat keputusan kepala sekolah lama belum dicabut oleh bupati. Tidak ada klausul pencabutan SK lama dalam SK baru. "Kalau tidak segera dicabut, ya tentunya di sekolah itu ada dua kepala sekolah. Kalau ada dua kepala sekolah, saedikit-banyak menganggu stabilitas di sekolah. Kami akan meminta penjelasan kepada bupati," katanya.

"Pada dasarnya teman-teman kepala sekolah legowo, karena apapun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010, kepala sekolah bukan jabatan, tapi tugas tambahan, empat tahunan," kata Supriono.

Namun jika tidak ada kejelasan, menurut Supriono, akan ada konflik di sekolah. "Kepala sekolah yang baru dilantik kapan harus serah terima, kepala sekolah lama juga belum dapat pemberitahuan kapan diberhentikan. Ini sama-sama punya tanggung jawab," katanya.

"Ketidakjelasan tadi menimbulkan kegalauan di tingkat teman-teman, di tingkat guru-guru. Ini juga tidak baik, dan kalau ini berlama-lama, saya yakin akan berpengaruh terhadap proses-proses di sekolah, baik pembelajaran maupun pengambilan keputusan," kata Supriono.

"Kalau ada dua matahari akan tidak baik. Maka mohon segera ada penyelesaian," kata Supriono. [wir/ted]

Komentar

?>