Selasa, 26 September 2017

Manajemen Terancam Lumpuh

Dirut Ditahan, Gaji Karyawan PDAM Sidoarjo Tidak Cair

Sabtu, 28 Mei 2016 04:33:38 WIB
Reporter : M. Ismail
Dirut Ditahan, Gaji Karyawan PDAM Sidoarjo Tidak Cair

Sidoarjo (beritajatim.com) - Pasca ditahannya Dirut PDAM Delta Tirta Sidoarjo, Sugeng Mujiadi oleh Kejari Sidoarjo, berimbas terhadap kondisi manajemen dan banyak kebijakan yang harus ditandatangani Dirut terbengkalai.

Sampai saat ini Bupati Sidoarjo Saiful Ilah belum menunjuk Pelaksana tugas (Plt) Dirut. Artinya Sugeng masih mempunyai kewenangan untuk mengambil kebijakan. Namun, Sugeng tampaknya tidak mau mengambil risiko dan selalu enggan memberikan tandatangannya.

Sikap itu pun sangat mengganggu kinerja PDAM secara umum. Di antaranya, anggaran untuk gaji karyawan serta anggaran untuk pembayaran listrik yang dilaporkan suah telat dua bulan (April dan Mei). Bahkan terkait tunggakan pembayaran listrik, pihak PT PLN sudah memberikan tenggat waktu hingga akhir bulan Mei 2016, harus sudah terbayar.

"Kalau tidak dibayar, maka aliran listrik PDAM akan diputus. Ini yang sedang kita negosiasi kan dengan pihak PT PLN, agar tenggat waktunya diperpanjang lagi," ujar Direktur Pelayanan PDAM Delta Tirta Sidoarjo, Bima Ariesdiyanto, saat hearing dengan komisi B DPRD Sidoarjo, Jumat (27/5/2016).

Dua pembayaran itu, serta pembayaran dan kebijakan lainnya yang dikeluarkan PDAM butuh tanda tangan Dirut. Jika Dirut mau tanda tangan, gaji karyawan serta tunggakan rekening listrik dan lainnya bisa dicairkan.

Ditambahkan oleh Direktur Keuangan PDAM, Aris Ardiansyah, jajaran Direksi sebenarnya sudah berupaya mengkomunikasikan masalah tersebut dengan Dirut Sugeng Mudjiadi. "Pak Dirut beralasan, PH (Penasehat Hukum)-nya tidak memberi izin untuk memberikan tanda tangan apa pun yang berkaitan dengan PDAM," tandasnya.

Jika kondisi tersebut dibiarkan tanpa ada penanganan apa pun dari Pemkab Sidoarjo, PDAM Delta Tirta terancam lumpuh. Bahkan, imbasnya tak hanya terjadi di internal PDAM, tapi juga bakal dirasakan ribuan pelanggan air bersih.

Sebab dengan diputusnya aliran listrik, PDAM juga tidak bisa mendistribusikan air bersih ke pelanggan. "Sesuai aturan akuntansi keuangan, setiap keluar masuknya uang harus  disetujui oleh Dirut," tutur Aris.

Penahanan Dirut Sugeng Mudjiadi benar-benar membuat PDAM kedodoran. Sebab, lanjut Aris, pihaknya kini tidakbisa membayar rekening listrik sekitar Rp 1,6 M perbulan. Angka itu juga masih ditambah biaya denda sekitar Rp 44 juta, karena keterlambatan pembayaran selama dua bulan.

Belum lagi persediaan bahan kimia untuk penjernih air yang stoknya juga sudah mulai menipis. Bahkan yang paling meresahkan, seluruh karyawan, mulai jajaran direksi hingga karyawan paling bawah, dipastikan tidak akan gajian.

Direktur Teknik PDAM, Iwan Prasetyo menambahkan, situasi kronis di tubuh salah satu BUMD Sidoarjo itu juga akan kepada sebanyak 2.945 pelanggan baru. Mereka dipastikan tidak bisa menikmati air PDAM, karena tidak ada biaya untuk penyambungannya. "Sampai sekarang jaringan baru itu masih belum tersambung,” tukasnya.

Paparan dari jajaran direksi PDAM itu pun membuat Komisi B DPRD Sidoarjo kebingungan. Meski begitu, Ketua Komisi B Kayan mengaku sangat berharap kegiatan hearing tersebut mampu melahirkan solusi, dan ada kebijakan dari bupati Sidoarjo untuk secepatnya melakukan penyelamatan. "PDAM Delta Tirta saat ini sedang tertimpa tsunami, sehingga harus dilakukan tindakan penyelamatan secepat mungkin," tegasnya. [isa/but]

Komentar

?>