Kamis, 22 Juni 2017

Ketua PPP Jember Tolak Tenggat Penertiban PKL

Senin, 11 Agustus 2014 13:23:14 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan

Jember (beritajatim.com)--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Jawa Timur, memberi tenggat kepada para pedagang kaki lima (PKL) di tiga titik itu, yakni Jalan dr. Wahidin, Jalan Samanhudi dan Jalan Untung Suropati untuk membongkar lapak usai lebaran, selambatnya 7 September 2014. Selama ini kemacetan terjadi di tiga titik itu karena PKL yang semrawut dan menguasai trotoar.

Namun, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jember Sunardi menolak tenggat itu. "Saya kira deadline itu terlalu cepat. Tak boleh ada deadline tanpa musyawarah. Ini yang disebut keselarasan dan keseimbangan," katanya.

Sunardi menyarankan agar Pemkab Jember tak terburu menata PKL di jantung kota dan memprioritaskan penataan dari tepi kota. "Kalau jantung kota akan muncul konflik, dan ini kurang baik. Kalau mau ditata dulu, lebih baik dari area sekitar kampus (Universitas Jember) seperti Jalan Jawa dan Kalimantan," katanya. Jika sudah berhasil, maka penataan bisa dilakukan di pusat kota.

Selain itu, Sunardi menyarankan agar ada musyawarah terlebih dulu antara Pemkab dengan PKL. "Wong sama-sama masyarakat Jember. Berdagang bertahun-tahun, jangan sampai dibuang begitu saja tanpa bisa ditampung," katanya.

Pembicaraan antara Pemkab dengan PKL tak perlu dari nol, mengingat pembicaraan dan musyawarah serupa sudah terjadi pada 2011.

"Tinggal penegasan. musyawarah dulu, mungkin jangan tanggal 7 September tapi tanggal sekian. Lebih baik mengikuti (PKL), kapan mau di-deadline, agar mereka bersiap sendiri. Ditanya kapan siapnya. Kalau tidak siap terus, baru kita ambil sikap tegas," kata pria yang menjabat anggota Komisi C Bidang Keuangan dan Pembangunan DPRD Jember periode 2009-2014 ini.

Terkait penertiban PKL, Bupati MZA Djalal sendiri pernah menyampaikan di hadapan sidang paripurna DPRD Jember, bahwa pihaknya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima.

"Pola kerja yang digunakan adalah pencegahan, penertiban, dan pengawasan. Tentunya dalam pelaksanaannya tetap dengan mempertimbangkan hak masyarakat lainnya, seperti pelaku usaha formal, para pejalan kaki, dan kenyamanan para pengguna jalan," katanya.

Saat ini di kanan dan kiri sisi Jalan Dr. Wahidin dan Untung Suropati, dipenuhi lapak-lapak PKL sehingga membuat arus lalu lintas yang seharusnya dua jalur menjadi satu jalur. PKL juga menguasai halaman toko-toko. Lapak mereka menutupi toko-toko tersebut, sehingga pembeli toko kesulitan masuk. Sejumlah spanduk baik berisi informasi bahwa berjualan di bahu dan badan jalan melanggar hukum tak cukup mempan. [wir/air]

Tag : pkl jember

Komentar

?>