Politik Pemerintahan

WP KPK: Perpu Jadi Penyelamatan Nasib Pemberantasan Korupsi sebagai Amanat Reformasi 1998

Gedung KPK. Foto:doc

Jakarta (beritajatim.com) – Sampai hari ini Pegawai KPK masih bekerja dengan semangat dalam memberantas korupsi dinegeri ini terbukti dengan kegiatan KPK dalam bidang penindakan (penetapan tersangka, penyitaan aset koruptor, OTT dan lainnya).

Maupun pencegahan korupsi di beberapa wilayah yang terus dilakukan hal ini menandakan bahwa UU No. 30 Tahun 2002 masih sangat efektif untuk memberantas korupsi di negeri ini tanpa perlu direvisi yang memperlemah seperti UU yang telah disahkan di rapat paripurna DPR tanggal 17 September 2019 yang lalu.

“Bahwa saat ini Sejumlah akademisi dari berbagai penjuru Indonesia menggulirkan gerakan pita hitam sebagai solidaritas terhadap 5 (lima) korban yang meninggal pada saat menolak berbagai legislasi bermasalah dalam gerakan #reformasidikorupsi termasuk revisi UU KPK yang bukannya memperkuat malah memperlemah,” kata Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo Harahap, Selasa (15/10/2019).

Sesuai dengan ketentuan pembuatan peraturan perundangan, lanjutnya, revisi UU KPK akan berlaku secara otomatis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari atau pada tanggal 17 Oktober 2019 walaupun tidak disetujui dan ditandatangani oleh Presiden. Sehingga dalam 2 (dua) hari ke depan, KPK akan beroperasi dengan undang-undang yang melemahkan KPK dimana tercatat ada 26 point yang akan melemahkan KPK.

Menurut Yudi, hal tersebut tentu sana akan melahirkan berbagai kendala sehingga menyebabkan KPK tidak dapat berfungsi sebagaimana seharusnya untuk memberantas korupsi sesuai keinginan rakyat Indonesia sebagaimana cita-cita reformasi 1998. “Bahwa solusi paling efektif, cepat dan efisien saat ini, yaitu Presiden menerbitkan Perpu untuk membatalkan Revisi UU KPK secara keseluruhan,” kata Yudi.

Untuk itu, Yudi mengatakan, pegawai KPK mendukung serta mengikuti langkah para akademisi tersebut dengan ikut menggunakan pita hitam sebagai simbol duka mendalam atas meninggalnya para pelajar serta mahasiswa dan matinya Komisi Pemberantasan Korupsi dengan hadirnya 26 (dua puluh enam) persoalan dalam undang-undang baru.

Besar harapan, gerakan pita hitam ini dan juga dukungan tokoh-tokoh Nasional yang telah berbicara langsung dengan Presiden semakin mempertebal keyakinan Presiden Joko Widodo untuk mengambil langkah untuk membatalkan revisi UU KPK melalui penerbitan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu). “Hal ini sekaligus untuk menyelamatkan nasib pemberantasan korupsi. Karena rakyat pasti akan bersama presiden,” kata Yudi. (hen/kun)

Apa Reaksi Anda?

Komentar