Politik Pemerintahan

Warga Dharmahusada Mas Mengadu ke DPRD Kota Surabaya

Surabaya (beritajatim.com) – Setelah terkatung-katung selama 10 tahun, warga perumahan Dharmahusada Mas, Kecamatan Mulyorejo kembali mengadukan permasalahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) atau yang dikenal dengan fasum-fasos ke DPRD Kota Surabaya, Kamis (5/12/2019).

Mereka mengeluhkan penyerahan PSU yang terus diolor-olor, pemanfaatan PSU yang dihambat, tidak adanya kejelasan akses keluar-masuk perumahan, sampai dikerdilkannya fungsi pengurus RT-RW.

“Hitung-hitungan warga, pembangunan perumahan sudah melebihi 90 persen. Kalaupun ada tanah kosong, itu kebanyakan tanah kavling siap jual yang informasinya kami duga juga sudah laku. Jadi sesuai aturan, pengembang sudah waktunya menyerahkan PSU ke Pemkot Surabaya,” jelas Suyono Salim, perwakilan warga yang belum lama ini terpilih sebagai Ketua RW XII, kepada pimpinan dan anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya.

Perumahan Dharmahusada Mas adalah perumahan di Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo yang dibangun oleh pengembang PT Aneka Bangunan Mulya jaya pada akhir tahun 1990-an silam. Perumahan ini sekarang berada di belakang apartemen Grand Dharmahusada Lagoon yang sedang dalam tahap pembangunan.

Menurut Suyono, warga sudah pernah menyoal hal yang sama tahun 2010 lalu. Katanya, Walikota Surabaya kala itu juga sudah resmi menagih penyerahan PSU tersebut. Namun upaya ini terpental karena pengembang salah satunya berdalih ada lahan kosong yang luas di bagian depan perumahan. “Sekarang, lahan kosong itu sudah jadi apartemen. Dan, praktis sudah tidak ada lagi pembangunan kawasan,” imbuh Suyono.

Teddy H Sungguh, perwakilan warga lainnya menerangkan, keberadaan apartemen itu makin mengaburkan jalan akses keluar-masuk perumahan. Warga menduga, akses masuk yang selama ini dilewati warga adalah milik perumahan Sutorejo Indah dan milik apartemen Grand Dhramahusada Lagoon. “Jadi, kami menumpang. Kalau dua perumahan itu menutup jalannya, lalu Kami harus lewat mana,” tandasnya.

Teddy juga menyinggung peran pengurus RT-RW yang dikerdilkan dengan hanya mengurusi administrasi kependudukan. Hal-hal seperti keamanan, kebersihan dan lingkungan sosial sepenuhnya ditangani pengembang. Padahal, dulu ketika semua diurusi RT-RW, hasilnya bagus dan tidak ada keluhan, Akibatnya, lanjut Teddy, ketika warga tertimpa masalah, seperti saat rumah-rumah mereka rusak akibat pembangunan apartemen, pengurus RT-RW tak bisa berbuat apa-apa.

“Kalau RT-RW cuma ngurusi Suket (Surat Keterangan), buat apa susah-susah dibentuk,” katanya. Dengan masih digandoli pengembang, katanya, warga juga tidak bisa sepenuhnya memanfaatkan fasum-fasos, seperti lapangan tenis dan basket, taman dan balai RW. “Jalan rusak, got tersendat juga tak kunjung dibereskan,” paparnya.

Arif Budi Santoso SH, kuasa hukum warga menerangkan, permasalahan PSU tidak perlu berlarut-larut, jika Pemkot Surabaya mau transparan dan membuka dokumen Rencana Tapak (Site Plan dan Zoning) yang berisi jenis, lokasi dan luasan PSU. Warga sudah berulang kali menanyakan hal ini ke Pemkot, terakhir melalui surat tanggal 18 Oktober 2019 lalu, namun hingga kini belum ada respon.

”Termasuk soal akses jalan utama perumahan itu pasti ada di site plan, di mana posisinya dan berapa panjang serta lebarnya. Dan, mana yang jalan milik perumahan Sutorejo dan milik apartemen. Tapi selama ini site plan terus ditutup-tutupi,” ujar Arif.

Dalam hearing dengan komisi C tersebut, Arif meminta semua dinas terkait maupun pengembang mau buka-bukaan data agar masalahnya segera klir dan warga tidak lagi resah. Terlebih sekarang pengembang juga sudah mulai main lapor polisi terhadap warga yang vokal.

“Kami mohon perlindungan hukum kepada dewan. Dulu ketika warga protes tahun 2010 beberapa orang dilaporkan polisi. Sekarang pun dilaporkan pencemaran nama baik. Padahal, warga ini hanya ingin memperjuangkan haknya yang dilanggar,” kata Arif.

Arif juga mengingatkan keterpenuhan syarat minimal 30 persen PSU yang harus dipenuhi oleh pengembang, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat  butir a Perda Kota Surabaya Nomor 7/2010 tentang penyerahan PSU. Artinya, kata Arif, jika lahan yang disediakan pengembang tak mencapai 30 persen, maka mereka harus menyediakan lahan pengganti dan/atau membayar ganti kerugian.

Menanggapi keluhan warga ini, Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Baktiono mengatakan kalau pembangunan sudah 90 persen sudah seharusnya pengembang menyerahkan PSU ke Pemkot. Kalau tidak, katanya, Pemkot seharusnya menagih. “Ini aturan yang ada di Perda. Harus kita tegakkan. Kalau tidak, nanti makin banyak pengembang yang terus menunda-nunda penyerahan PSU,” tandasnya.

Warga, lanjut Baktiono, juga tidak boleh dikriminalkan ketika mereka memperjuangkan sesuatu yang menjadi haknya. Yang harus dilakukan, semua duduk bersama mencari solusi terbaik, katanya. “Apalagi pengembang kan sudah dapat untung banyak, tolonglah apa yang menjadi kewajibannya dipenuhi. Bukan malah berkonflik dengan warga,” pungkas Baktiono yang juga Sekretaris DPC PDIP Kota Surabaya ini. (tok/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar