Politik Pemerintahan

Warga Datangi DPRD Jember, Tagih Interpelasi

Jember (beritajatim.com) – Sejumlah warga mendatangi gedung DPRD Jember, Jawa Timur, Senin (11/11/2019). Mereka menagih pelaksanaan interpelasi yang sempat dilontarkan delapan anggota Komisi A tempo hari.

Perwakilan warga ini ditemui Fraksi Pandekar, fraksi gabungan legislator PAN, Demokrat, dan Golkar. Sudarsono, salah satu perwakilan, mendesak anggota DPRD Jember agar sesegera mungkin menempuh prosedur interpelasi.

“Kapan interpelasi akan diagendakan. Kami tak akan membiarkan proses demi proses. Kami akan tempel terus. Siapapun yang mau main-main, kami akan lakukan langkah agar anggota Dewan tidak main-main untuk mengawal interpelasi,” kata Sudarsono, usai pertemuan.

Sudarsono mengatakan, pihaknya akan melakulan aksi terus-menerus selama lima hari berturut-turut untuk mewujudkan hak interpelasi. “Akan banyak varian aksi berikutnya. Kami serius mengawal anggota Dewan agar bersungguh-sungguh mengegolkan hak interpelasi,” jelasnya.

Dari hasil pertemuan dengan Fraksi Pandekar, Sudarsono senang ada respons. “Tinggal persoalan teknis jadwal kapan interpelasi dilakukan,” katanya.

Interpelasi terkait dengan tidak adanya kuota formasi calon pegawai negeri sipil daerah bagi Jember tahun ini. Jember menjadi satu-satunya daerah dari 38 kabupaten dan kota di Jatim yang tidak mendapat kuota.

Ketua Fraksi Pandekar Agusta Jaka Purwana sepakat mendukung penggunaan hak interpelasi karena ada pengabaian hak masyarakat. “Masyarakat yang sudah menantikan CPNS begitu lama, tiba-tiba hilang begitu saja,” katanya.

Menurut Agusta, Pandekar tidak sendiri. “Teman-teman yang tergabung dalam Kaukus Perubahan sudah sepakat mengusung interpelasi,” katanya.

Agusta akan berkoordinasi dengam partai lain. “Kami akan merapatkan barisan dengan teman-teman yang satu supervisi untuk melakukan interpelasi,” katanya.

Partai yang sudah menyatakan dukungan terhadap interpelasi adalah Gerindra, PDIP, PKS, PPP, PAN, Demokrat, Berkarya, Golkar, Perindo. PKS menghendaki agar interpelasi dibicarakan setelah pembahasan APBD 2020.

Sementara itu, PKB malah menyarankan agar DPRD Jember menggunakan hak angket. Berbeda dengan hak interpelasi yang hanya bertanya, hak angket lebih memberikan ruang untuk Dewan melakukan penyelidikan.

Wakil Bupati Jember Abdul Muqiet Arief menghormati keinginan Dewan. “Saya kira itu hak Dewan. Mungkin nanti pihak Pemkab memiliki alasan, karena yang saya tahu, Pak Mirfano (Sekretaris Daerah Jember) sudah mengatakan kepada media, bahwa usulan formasi CPNS sudah disampaikan. Cuma ada sedikit masalah,” katanya.

Muqiet berbaik sangka. “Saya positive thinking bahwa dinamika kehidupan politik di Jember berjalan,” katanya. [wir/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar