Politik Pemerintahan

Teken Kesepakatan Bersama dengan Kejari Mojokerto,

Walikota Harapkan OPD Optimalkan Kerjasama dengan Kejaksaan

Mojokerto (beritajatim.com) – Bertempat di Ruang Nusantara, Kantor Pemkot Mojokerto, Walikota Mojokerto menandatangani kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto. Kesepakatan bersama tersebut dilakukan demi meningkatkan sinergitas antara Pemkot Mojokerto dengan stakeholder di wilayah Kota Mojokerto.

Walikota Mojokerto, Ika Puspitasari mengatakan, kerja sama yang akan dijalin oleh Pemkot Mojokerto dengan Kejakri Kota Mojokerto tersebut berlandaskan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang kerja sama daerah. “Pada pasal 1 disebutkan bahwa kerja sama daerah adalah usaha bersama,” ungkapnya, Kamis (7/2/2019).

Yakni antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kesepakatan bersama dengan Kejari meliputi penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

“Dengan tujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penandatanganan MoU ini merupakan perpanjangan kerjasama yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

Sehingga pihaknya berharap kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Mojokerto untuk menindaklanjuti kerjasama dengan Kejari Kota Mojokerto yang meliputi pendampingan dalam hal pemberian bantuan hukum, pemberian pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain.

“Tindakan hukum lain yaitu tugas jaksa pengacara negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar lembaga negara, instansi pemerintah di daerah, BUMN/BUMD di bidang perdata dan tata usaha negara. Diharap agar setiap OPD menggali potensi kerjasama dengan daerah lain maupun dengan pihak ketiga,” harapnya.

Dimana, tegas Ning Ita (sapaan akrab, red) semua kerjasama bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, juga peningkatan dalam proses pembangunan dan operasional di Pemkot Mojokerto. Sehingga semua mampu mewujudkan visi Kota Mojokerto yaitu mewujudkan Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat.

“Kerja sama ini bisa menjadi landasan sinergi yang lebih baik antara Pemkot dengan Kejari dan bisa menjalankan tugas sesuai fungsi dan wewenang masing-masing,” tegasnya didampingi Wakil Walikota Mojokerto, Achmad Rizal Zakaria dan Kepala OPD di lingkungan Pemkot Mojokerto.

Sementara itu, Kepala Kejari (Kajari) Kota Mojokerto Halila Rama Purnama mengatakan, Kejari Kota Mojokerto menggunakan prinsip Corruption Impact Assesment (CIA). “Sehingga ketika menemukan modus-modus operandi di lingkup Pemkot, kita sampaikan kepada leading sektornya dan diharapkan modus-modus operandi tidak terjadi lagi,” uratnya.

Dengan prinsip CIA, lanjut Kajari, pihaknya berharap Pemkot Mojokerto berada di wilayah bebas dari korupsi. Sesuai UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejakasaan RI khususnya pasal 30 ayat 2 di bidang perdata dan tata usaha negara dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

“Bantuan hukum yang diberikan oleh Kejari kepada OPD nantinya, akan dimulai dari perencanaan atau pada saat akan dimulainya kerja sama dengan pihak ketiga. Kejaksaan akan membantu dari sisi keperdataannya. Secara limitatif terkait dengan bantuan hukum, jaksa pengacara negara mewakili Pemkot baik sebagai penggugat atau sebagai tergugat,” jelasnya.

Yakni setelah ada kuasa khusus yang dilakukan secara litigasi maupun nonlitigasi serta dalam rangka pemulihan dan penyelamatan aset negara. Sehingga kesepakatan bersama tersebut perlu dilakukan. Dibutuhkan komitmen, sehingga ketika komitmen sudah dicanangkan makan diharapkan konsisten dengan komitmen yang sudah dibuat.[tin/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar