Politik Pemerintahan

Wacana Kantor Bupati Malang Jadi Penginapan, LIRA Desak BKAD Klarifikasi

Wacana alih fungsi Kantor Pendopo Pemkab Malang menjadi penginapan, mendapat sorotan Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Malang Raya.

Malang (beritajatim.com) – Wacana alih fungsi Kantor Pendopo Pemkab Malang menjadi penginapan, mendapat sorotan Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Malang Raya.

Ruislag Pendopo sebagai Kantor Resmi Bupati Malang yang sudah menjadi icon sejarah berabad-abad, sangat tidak pantas dan melanggar UU Nomer 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Apabila, ruislag tersebut benar dilakukan.

Atas permasalahan tersebut, LIRA pun mengirimkan surat resmi berupa Klarifikasi atau Permohonan Informasi kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Malang. Dalam surat tertanggal 26 Maret 2019 lalu, “Sans Prejudice” yang disampaikan LIRA, belum ada tanggapan dari Pemerintah Kabupaten Malang.

“Kami sudah mengirimkan surat klarifikasi secara resmi pada BKAD Kabupaten Malang. Klarifikasi dan permohonan informasi ini, terkait wacana ruislag Kantor Pendopo menjadi tempat penginapan maupun balai diklat. Kami sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kesadaran akan kebutuhan melestarikan keluhuran budaya Bangsa Indonesia, merasa perlu meminta klarifikasi perihal wacana tersebut,” ungkap Koordinator LIRA Malang Raya, Zuhdy Achmadi, Jumat (29/3/2019) sore.

Menurut Abah Didik panggilan akrabnya, LIRA merasa perlu mengetahui kejelasan dan duduk perkara dari beredarnya isu mengenai pengalihan fungsi dari Pendopo Pemkab Malang. Padahal, menurut aturannya, dalam ketentuan hukum setidaknya sudah diatur dalam UU Nomer 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, khususnya Bab III Pasal 5. Dimana sudah disebutkan bahwa suatu benda, bangunan, atau struktur dapat dijadikan cagar budaya apabila memenuhi kriteria berusia lima puluh tahun atau lebih.

Serta, mewakili masa jaya paling singkat berusia lima puluh tahun, mewakili arti khusus sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. “Kami melihat Pendopo Kabupaten Malang telah memenuhi kesemua kriteria sebagaimana dimaksud. Sehingga, semestinya sudah menjadi suatu bagian dari cagar budaya yang memperoleh perlindungan akan kelestariannya,” tegas Didik.

Namun demikian, lanjut Didik, masyarakat pada umumnya masih belum memiliki informasi mengenai status dari Kantor Pendopo Kabupaten Malang sebagaimana wacana ruislag akan isu tersebut. “Apakah Pendopo Kabupaten Malang sudah dijadikan cagar budaya atau belum, dan bilamana sudah, sampai bagian mana kedudukannya sebagai cagar budaya. Ini masyarakat harus tahu. Termasuk luasan yang ditetapkan sebagai cagar budaya serta unsur-unsur penyangganya sampai pada bagian mana, harus ada kejelasan informasi dari Pemkab Malang,” beber Didik.

Ia melanjutkan, LIRA sebagai bagian dari masyarakat Malang Raya, berhak mengetahui dan memiliki kepedulian akan kelestarian obyek cagar budaya. “Kami memohon Pemkab Malang dapat memberikan suatu keterangan atau informasi yang berkaitan dengan status obyek dari Kantor Bupati atau Pendopo Pemkab Malang yang terletak di Jalan KH.Agus Salim Nomer 1, Klojen, Kota Malang itu,” Didik mengakhiri.

Masih kata Didik, LIRA menggandeng sejumlah pemerhati sejarah dalam persoalan ini. Antara lain budayawan, seniman, akademisi serta masayarakat yang peduli akan cagar budaya dan benda-benda bersejarah. Khususnya, yang ada di Malang Raya. (yog/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar