Politik Pemerintahan

Utang DBH Migas dari Pusat ke Pemkab Bojonegoro Lunas

Kepala Bapenda Ibnoe Soeyoeti

Bojonegoro (beritajatim.com) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mengungkapkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melunasi kurang bayar dana bagi hasil minyak dan gas bumi ke daerah sebesar Rp532 miliar.

“Hasil rapat rekonsiliasi kemarin, Kemenkeu akan melunasi semua kurang bayar DBH Migas Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp532 miliar,” kata Kepala Bapenda Ibnoe Soeyoeti, Selasa (3/12/2019).

Dari data yang didapat, lanjut Ibnoe, kekurangan pembayaran DBH Migas tersebut terhitung tahun 2014 sampai dengan 2017. Di 2019 ini, Kemenkeu melakukan pembayaran atau transfer secara bertahap sejak Mei 2019. Pria berkacamata minus ini menjelaskan, pada Mei 2019, daerah mendapatkan dana transfer kurang bayar sebesar Rp99 juta, lalu Juni sebesar Rp99 miliar.

Kemudian, pada November 019 ditransfer lagi Rp99 miliar dan ditambah dari pemotongan lebih bayar DBH Migas Rp233 miliar. Sementara sisanya Rp100 miliar akan ditransfer pada akhir Desember 2019. “Jadi, yang Rp233 miliar itu dipotongkan hutang pemkab dari lebih bayar DBH Migas, dan sisanya yang Rp100 miliar akan dibayarkan lagi akhir bulan,” tandasnya.

Ibnoe mengaku, dengan demikian, utang Kemenkeu berupa kurang bayar sejak 2014 hingga 2017 sudah terbayar. Namun diprediksi, masih ada kurang bayar lagi untuk DBH Migas di 2018. “Perkiraan kami, Kemenkeu akan berhutang lagi di kurang bayar tahun 2018. Meskipun kami tidak tahu angka pastinya,” pungkasnya. [lus/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar