Politik Pemerintahan

Usai Dilantik, Khofifah Optimalkan Pengentasan Kemiskinan dan Gagas PKH Plus

Surabaya (beritajatim.com) – Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Terpilih Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si dan Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim periode 2019-2024 oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Upacara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubenur Jatim terpilih ini digelar bersamaan dengan pelantikan Gubernur Jambi Sisa Masa Jabatan 2019-2021 Fachrori Umar, M.Hum.

Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2/P Tahun 2019 dan Keputusan Presiden Nomor 16/P Tahun 2019. Selanjutnya Presiden Jokowi membacakan sumpah jabatan yang kemudian diucapkan ulang oleh Gubernur dan Wagub (Khofifah-Emil) Jatim serta Gubernur Jambi.

Presiden Jokowi menanyakan kesediaan mereka bertiga sebelum diambil sumpah. “Terlebih dahulu saya akan bertanya, apakah suadara-saudara, bersedia mengucapkan sumpah menurut agama Islam?” ungkapnya dan dijawab “Bersedia,” ujar mereka bertiga kompak.

Selanjutnya, Presiden Jokowi kemudian meminta Gubernur dan Wagub Jatim serta Gubernur Jambi mengikuti dan mengulangi sumpah jabatan mereka. “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar RI 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya selurus-lurusnya serta berbakti pada masyarakat nusa dan bangsa,” kata Presiden Jokowi yang diikuti mereka bertiga.

Selepas pembacaan sumpah, Khofifah, Emil, dan Fachrori menandatangani berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah. Setelah itu, Presiden Jokowi beserta para tamu undangan memberikan selamat kepada para gubernur dan wagub yang baru resmi menjabat.

Turut hadir dalam pelantikan, antara lain Gubernur Jatim Masa Jabatan 2009-2019 yang akrab disapa Pakde Karwo beserta istri, para Menteri Kabinet Kerja, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Jaksa Agung M. Prasetyo, Wakapolri Komisaris Jenderal Ari Dono, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, serta bupati/walikota se-Jatim.

Sementara itu, Gubernur Jatim Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si usai dilantik menyampaikan, salah satu program utamanya selama 99 hari ke depan yakni mengoptimalkan pengentasan kemiskinan di Jatim. Hal ini penting dilakukan karena besarnya ketimpangan di pedesaan dan perkotaan.

“Akan menjadi PR besar saya bersama Mas Emil (Wagub Jatim) untuk bisa menguatkan pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat pedesaan di Jatim,” terang Khofifah sapaan akrab Gubernur Jatim.

Khofifah menambahkan, kemiskinan menjadi sangat akut di pedesaan, sebab adanya beban lansia yang berumur 70 tahun ke atas di keluarga miskin. Karenanya, pihaknya akan menggagas program keluarga harapan (PKH) plus. “Ada sekitar 50 ribu PKH Plus yang sudah kami rencanakan, dan masuk dalam program 99 hari ke depan,” terangnya.

Program utama lain dalam 99 hari ke depan, yaitu memaksimalkan verifikasi produk-produk yang diciptakan oleh pesantren modern yang sudah memiliki SMK. Hal ini penting, karena berdasarkan data yang ada banyak produk dari SMK di pondok pesantren yang kemasannya kurang baik, ataupun kurang higienis.

“Kegiatan ini juga akan segera kita lakukan, karena banyak pihak yang sudah ingin menjadi partnertship,” tukas Khofifah yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Sosial pada Kabinet Kerja Presiden Jokowi ini.

Selain itu, ada program yang di luar APBD atau non APBD melalui volunteer serta CSR dari perusahaan atau pihak swasta. Dicontohkan, terkait program pembersihan Sungai Brantas dari diapers bayi.

Menurutnya, hal ini tidak cukup hanya pemerintah yang bergerak, tapi harus semua aspek ikut terlibat. “Dengan terlibatnya semua pihak, maka harapannya program ini bisa sukses, dan masyarakat tidak lagi membuang diapers bayi ke sungai,” harapnya.

Terkait kasus korupsi, Khofifah berkomitmen untuk membuat penguatan di hulunya. Nantinya, harus ada pemahaman di kalangan bupati/walikota serta seluruh ASN di Jatim bahwa targetnya bukan hanya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Kami ingin penguatan pada langkah pencegahan, sehingga semua bisa memaksimalkan kinerjanya dan tidak berjalan pada area grey atau multitafsir,” tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan, pada 99 hari programnya bersama Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak tidak semua program bersumber dari RAPBD, namun ada juga yang non APBD. Hal ini menunjukkan bahwa ada partisipasi masyarakat Jatim dan sinergitas seluruh elemen.

“Kami minta doa kepada seluruh warga masyarakat khususnya Jatim, dan mari kita terus merajut kebersamaan, persatuan sehingga bisa membawa Provinsi Jatim semakin berkemajuan,” pungkasnya. [tok/*]

Apa Reaksi Anda?

Komentar