Politik Pemerintahan

Upah Buruh Rusunawa Tak Dibayar, Ini Kata Direktur Rusun Kementerian PUPR

Malang (beritajatim.com) – Peresmian Rumah Susun (Rusun) bagi aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Malang, diwarnai aksi unjuk rasa para pekerja yang belum dibayar upahnya.

Aksi unjukrasa buruh bangunan pada Rabu (12/12/2019) malam, bersamaan dengan acara peresmian Rusun yang dihadiri Dirjen Rumah Susun dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Aksi tersebut dilakukan sebelum acara peresmian dimulai di area block office Pemerintah Kabupaten Malang, Jalan Trunojoyo, Kota Kepanjen, Kabupaten Malang.

Menanggapi upah buruh yang belum dibayar, Direktur Rumah Susun Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, M Hidayat memberikan tanggapan.

Hidayat mengaku tidak tahu-menahu soal unjuk rasa yang dilakukan para pekerja Rusun ASN tersebut.

“Enggak, enggak tahu. Mestinya ndak lah. Sudah selesai, enggak tahu kalau yang demo itu,” kata Hidayat.

Hidayat pun mengatakan, tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam hal ini sudah tuntas. Jikapun ada masalah, kata dia, mungkin berkaitan dengan pelaksana proyek.

“Kita udah selesai. Urusannya dengan si kontraktor kan. Kalau mau, tanya sama si mandor atau tukang. Kita kasih ke polisi saja kalau gak dibayar, si mandor atau siapa. Kalau sama kita sudah selesai, ndak ada masalah,” tegasnya. (yog/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar