Politik Pemerintahan

Tunjangan Kinerja Anggota DPRD Bojonegoro Periode 2014-2019 Cair

Anggota DPRD Bojonegoro usai sumpah jabatan beberapa waktu lalu

Bojonegoro (beritajatim.com) – Tunjangan kinerja yang diberikan kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro periode 2014-2019 sudah cair. Pencairan tunjangan tersebut diberikan kepada 50 orang, dengan total anggaran sebesar Rp 455 juta.

Pelaksana Harian (PLH) Sekretaris DPRD Bojonegoro, Teguh Wibowo mengatakan, pemberian tunjangan kinerja jasa pengabdian tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 9 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Bojonegoro.

“SK pemberhentian dan pengangkatan sudah turun dari gubernur. Sejak dilakukan pengucapan sumpah jabatan anggota yang baru, itu yang lama juga sudah resmi selesai, dan sebagai syarat mendapat tunjangan,” ujarnya, Senin (2/9/2019).

Sekadar diketahui, Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sigit Kusharianto yang menjabat sekitar satu tahun masa jabatan, mendapat tunjangan total sebesar Rp 9,9 juta. Wakil Ketua DPRD Rp 10 juta. Dan anggota DPRD yang menjabat penuh mendapat tunjangan purna bakti sebesar Rp 9,4 juta.

“Sedangkan untuk anggota DPRD yang masa jabatannya tidak penuh maka mendapat tunjangan Rp 1.575.000 dikalikan masa saat menjabat,” terangnya.

Dalam Perbup, gaji pokok Ketua DPRD Bojonegoro sebesar Rp 2,2 juta, Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 1,6 juta dan anggota DPRD menerima gaji pokok sebesar Rp 1,5 juta per bulan. Sementara diketahui, dari 50 anggota DPRD Bojonegoro periode 2014-2019 yang kembali menjabat ada 30 orang. Sedangkan 20 orang lain wajah baru.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro, Ibnu Suyuthi saat dikonfirmasi belum memberi jawaban. Namun, data Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) online di kantor BPKAD menunjukkan tunjangan bagi anggota DPRD periode 2014-2019 sudah dicairkan. [lus/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar