Politik Pemerintahan

Total Dana Desa untuk Jatim Tahun Ini Sebesar Rp 7,654 T

Surabaya (beritajatim.com) – Setiap tahunnya, pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Di Jatim, alokasi dana desa sejak tahun 2015 hingga 2020 telah mencapai Rp 34,96 triliun. Sedangkan khusus untuk tahun 2020 telah dialokasikan dana desa Rp 7,654 triliun untuk 7.724 desa.

Dana desa sangat berpengaruh terhadap perputaran uang di perdesaan, sehingga mampu mendorong peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu Presiden RI memberikan arahan agar Dana Desa tahap I segera direalisasikan bulan Januari selambat-lambatnya bulan Juni 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui surat Tanggal 14 Februari 2020 Nomor : 005/1418/SJ, memerintahkan kepada Gubernur seluruh Indonesia agar menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa berharap adanya percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa tahap I. Ini salah satu cara agar daya tahan dan daya beli masyarakat bisa terjaga. “Kalau tahap I itu berarti 40 persen dari Rp 7,654 triliun. Kita berharap ada pendampingan secara kontinyu bisa dijadikan referensi oleh kepala desa untuk menyalurkan dana desa,” katanya.

Gubernur Khofifah menjelaskan ada sebanyak 365 desa masih tertinggal di Jatim. Dari jumlah itu, ada dua desa di antaranya sebagai desa sangat tertinggal yakni di Sidoarjo (dampak lumpur Lapindo) dan Bondowoso. Sementara itu, ada 1.207 desa tertinggal yang sudah terentaskan.

“Kami berharap pada tahun 2020 ini, Jatim sudah zero dari desa tertinggal. Desa yang sangat tertinggal harus bersinergi dengan desa terdekatnya agar bisa menjadi desa maju dan mandiri,” tuturnya.

“Dari surat edaran Gubernur, kita berharap dana desa bisa menurunkan kemiskinan di pedesaan, baik secara nasional maupun Jatim. Kemiskinan pedesaan lebih dua kali lipat dari perkotaan, Jatim lebih dari dua kali lipat. Kemiskinan pedesaan Jatim berdasarkan data BPS, ada 14,16 persen, sementara kemiskinan di perkotaan 6,77 persen. Jadi, rata-rata kemiskinan di Jatim masih 10,2 persen,” imbuhnya.

Irjen Kemendagri RI, Tumpak Haposan Simanjuntak menambahkan, bahwa ada pengaduan masyarakat (dumas) soal penyimpangan dana desa yang ternyata fitnah dari calon kepala desa yang gagal.

Kemendagri menemukan dumas seperti itu di beberapa daerah di Indonesia seperti di Sulawesi, Papua, dan Kalimantan. Dumas terkait dana desa itu ternyata dimanfaatkan sebagai ajang penyampaian fitnah.

“Setelah didalami ternyata berkaitan dengan Pilkades. Pihak yang tidak terpilih Pilkades menyampaikan dumas penyimpangan dana desa yang ternyata fitnah. Jadi yang mengadu itu para calon kades yang kalah Pilkades,” pungkasnya. [tok/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar