Politik Pemerintahan

Topi Bangsa: Tolak Radikalisme dan Orang yang Diskreditkan Pemerintah Pusat

Jember (beritajatim.com) – Puluhan orang yang tergabung dalam Tolak Penjajahan Ideologi Bangsa (Topi Bangsa) berunjuk rasa menolak radikalisme di depan Kantor Bupati Jember, di Jalan Sudarman, Kamis (12/12/2019).

Aksi unjuk rasa ini dijaga sekitar 300 orang polisi yang dipimpin langsung Kepala Kepolisian Resor Jember Ajun Komisaris Besar Alfian Nurrizal. Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi juga terlihat mendampingi Alfian memantau aksi tersebut.

Koordinator aksi Agus Harimurti melihat ada intoleransi dan kontra tradisi budaya di Jember. Salah satunya adalah indikasi adanya perlawanan terhadap ideologi Pancasila di kalangan mahasiswa.

“Kami juga menolak orang-orang yang selalu mendiskreditkan pemerintah pusat. Kami menuntut bupati dan DPRD Jember untuk segera menindaklanjuti pakta integritas dari kami agar Jember tetap aman dan kondusif,” kata Agus.

Garis besar isi pakta integritas itu sesuai dengan arahan Presiden Jokowi yang menolak radikalisme. “Kami minta pemerintah daerah agar mengkaji kembali adanya yayasan pendidikan yang barangkali terindikasi sebagai kelompok radikal. Juga harus ada komunikasi dan pembinaan, dan pemerintah bisa melakukan konsolidasi dengan ulama-ulama di Jember,” kata Agus.

Agus mengatakan sudah ada yayasan pendidikan yang terindikasi berpaham radikal keagamaan di Jember. “Tapi saya tidak bisa menyebutkan. Itu adalah (rahasia) internal kami, dan sudah terjadi benturan konflik di masyarakat. Topi Bangsa hadir untuk menengahi persoalan-persoalan seperti itu di wilayah Jember,” katanya.

Menurut Agus, siapapun yang merongrong Pancasila akan berhadapan dengan Topi Bangsa. “Kami akan berjuang lintas ormas. Sampai kapanpun kami ingin Jember aman,” katanya. Penanganan radikalisme membutuhkan ketegasan lebih dari pemerintah.

Sementara itu, Alfian mengapresiasi aksi unjuk rasa Topi Bangsa. “Alhamdulillah, massa melakukan orasi dengan tertib dan damai. Kami bersama Ketua DPRD hadir untuk menerima aspirasi masyarakat,” katanya.

Menurut Alfian, saat ini polisi sudah bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia, Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Kementerian Agama telah melakukan pemindaian dan pemetaan radikalisme di Jember. “Menurut kami, pandangan kami secara kasatmata intelijen, radikalisme dan intoleransi belum ada di Jember, namun perlu kita antisipasi untuk hal itu (agar tak) masuk ke Jember,” katanya.

Polisi juga memiliki program deradikalisasi. “Kami melakukan deradikalisasi terhadap keluarga maupun napiter (narapidana terorisme) yang sudah keluar (dari penjara),” kata Alfian. [wir/ted] 

Apa Reaksi Anda?

Komentar