Politik Pemerintahan

Sementara Jokowi Beri Bukti Kongkret

TKN: Prabowo-Sandi Sibuk Beretorika

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Abdul Kadir Karding

Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Abdul Kadir Karding berpendapat, tidak sukar untuk menilai siapa pihak yang unggul dalam debat antar capres cawapres semalam. Parameternya sederhana, siapa di antara kedua kontestas yang sungguh-sungguh menjadikan visi misi kampanyenya sebagai sikap hidupnya dengan yang hanya menggunakan visi misi sebagai bahan retorika politik demi mencapai kekuasaan.

“Dari empat tema debat yang diusung KPU: hukum, penegakkan HAM, korupsi, dan terorisme saya memastikan Jokowi-Ma’ruf menang K.O dari pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno,” kata Karding, Jumat (18/1/2019).

Dia mencontohkan terkait isu tentang penyetaraan hak bagi kelompok difabel, Jokowi secara kongkrit menyatakan pemerintah sudah dan akan terus berupaya mewujudkannya. Seperti yang paling kongkrit adalah pemberian bonus yang sama besarnya bagi para atlet berprestasi Asian Paragames dengan atlet seagames.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, saat Jokowi menjelaskan langkah-langkah kongkritnya, kubu Prabowo-Sandiaga justru memberi jawaban yang terasa di luar konteks. Kedua capres cawapres ini menjadikan isu ekonomi sebagai solusi mengatasi masalah diskriminasi bagi kaum difabel dan bahkan sebagai solusi mengatasi terorisme. Padahal riset paling mutakhir menunjukkan fakta bahwa terorisme bukan perkara kesejahteraan.

“Sejumlah pelakunya bahkan berasal dari keluarga kelas menengah. Ibarat pepatah retorika Prabowo Sandi itu: Jaka Sembung Naik Ojek, gak nyambung Jek,” sindir Karding.

Sementara, topik tentang korupsi juga sangat terasa Jokowi-Ma’ruf jauh lebih unggul. Menurut Karding, Jokowi melihat korupsi sebagai persoalan mentalitas untuk itu penyelesainnya harus dilakukan dengan sistem mulai dari rekruitmen pegawai dan pejabat negara yang berasaskan meritokrasi hingga efisiensi birokrasi. Sementara Prabowo justru ingin menaikkan gaji para pejabat sebagai solusi megatasi korupsi.

“Dia (Prabowo, red) menihilkan kenyataan bahwa banyak pejabat yg terjerat korupsi adalah mereka yang punya harta kekayaan fantastis,” kata Karding.

Selain itu, lanjut Karding, Jokowi juga memberi contoh bagaimana membangun kultur anti-KKN di lingkungan keluarganya. Ini terbukti dari anaknya yang tidak lolos tes CPNS dan tidak ada yang bermain dalam proyek negara. Sehingga relatif tidak memiliki beban untuk menjalankan sekaligus mengontrol roda pemerintahan yang bersih dan baik.

Karding mengaku tidak perlu menyinggung apakah Prabowo-Sandiaga melakukan hal yang sama dengan Jokowi. Mantan Sekjen PKB ini memilih mempersilakan publik yang menilai sendiri rekam jejak karir dan bisnis mereka di masa lalu.

“Yang jelas, Prabowo sebagai ketua umum partai turut berperan dalam menandatangani lolosnya mantan napi korupsi sebagai caleg-caleg partainya,” katanya.

Lebih lanjut, Karding juga mengatakan, tentang kesetaraan hak bagi kaum perempuan Jokowi juga sudah secara kongkrit melakukannya. Jokowi, ujar Karding, telah memberi porsi yang besar kepada perempuan untuk mengisi pos-pos penting di kabinetnya. Sedangkan Prabowo, sebagaimana bisa tampak dalam struktur kepengurusan partainya sangat kecil memberikan porsi peran terhadap kaum perempuan.

Karenanya, lantaran Jokowi-Maruf lebih konkrit dan tidak abstrak dalam menerapkan visi dan misi mereka jadi tampak tenang dan saling melengkapi dalam argumentasi. Kiai Ma’ruf misalnya memperkuat argumentsi Jokowi dengan beberapa dalil agama.

“Sementara kubu Prabowo karena hanya mengandalkan retorika, tampak panik dan gelagapan saat menanggapi sejumlah pertanyaan kritis,” kata Karding. [hen/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar