Politik Pemerintahan

TII: Keterbukaan Informasi Pemkab Bojonegoro Menurun

Wawan Heru Suyatmiko

Bojonegoro (beritajatim.com) – Research Manager Transparency International – Indonesia (TII), Wawan Heru Suyatmiko menilai bahwa penerapan aturan terkait keterbukaan informasi publik dalam Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menurun.

“Kami pernah melakukan audiensi di Bojonegoro akhir 2019 untuk mereview aturan-aturan yang diterapkan pemerintahan Bupati Anna,” katanya, Jumat (14/2/2020).

Dia mengungkapkan, hasil review yang dilakukan, TII menilai adanya kemunduran dari semua aturan yang dijalankan, seperti aturan keterbukaan pemerintah, keterbukaan kontrak, dan aturan lainnya. “Jadi banyak aturan-aturan yang diterapkan, justru mengalami kemunduran,” tukasnya.

Wawan menilai, kepemimpinan Bupati Anna Mu’awanah selama hampir dua tahun ini jika dibandingkan dengan bupati sebelumnya mengalami kemunduran dalam hal pendekatan dengan masyarakat sipil sebagai implementasi keterbukaan informasi di Bojonegoro.

“Seharusnya, warisan masa lalu yang baik-baik itu diteruskan saja, perkara urusan politik harusnya lepas,” tukasnya.

Karena, lanjutnya, mau tidak mau yang harus dilayani adalah masyarakat. Karena informasi merupakan hak masyarakat, terlebih Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro yang mencapai Rp 7,1 triliun pada tahun 2019. Selain itu, hak untuk mendapatkan informasi publik juga dijamin oleh undang-undang.

“Artinya bahwa, kalau semangatnya malah menutup informasi ya berarti pemerintahan sekarang ini mengalami kemunduran,” tegasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Bojonegoro Nurul Azizah dikonfirmasi jurnalis beritajatim.com belum memberikan jawaban hingga berita ini ditulis.

Sekadar diketahui, data dari strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK), capaian rencana aksi strategi nasional pencegahan korupsi Kabupaten Bojonegoro hanya 58 persen. Terbawah setelah Bangkalan, 47 persen. Di urutan ketiga, Kabupaten Magetan, Pamekasan, Kota Probolinggo ketiganya capaiannya 87 persen.

“Selain itu Kabupaten/Kota di Jawa Timur capaian strategi nasional pencegahan korupsi pada semester III 2019 sudah 100 persen,” ujar Perwakilan Bojonegoro Institute, Joko Riyadi, sesuai data Stranas PK, Jumat (14/2/2020).

Pencegahan korupsi itu, sesuai laporan Stranas PK Triwulan III merupakan mandat Presiden RI Joko Widodo kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Salah satunya dengan melakukan 11 aksi dan 27 sub aksi pencegahan korupsi 2019-2020. [lus/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar