Politik Pemerintahan

Tersangka KPK, Ketua DPRD Hadiri Pelantikan Bupati Tulungagung di Grahadi

Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Supriyono menghadiri pelantikan Bupati Tulungagung Maryoto Birowo di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (13/8/2019) hari ini.

KPK telah melakukan pemanggilan Supriyono (SPR) sebagai tersangka pada Rabu (31/7/2019) lalu, namun yang bersangkutan justru mangkir.

Supriyono menjadi tersangka kasus dugaan suap pengesahan APBD dan APBD Perubahan Tulungagung 2015-2018. Kasus yang menjerat Ketua DPRD tersebut merupakan pengembangan dari perkara korupsi mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo yang telah divonis 10 tahun penjara.

Dalam perkara ini, Supriyono diduga telah menerima suap pembahasan hingga pengesahan APBD dari Syahri Mulyo dan sejumlah rekannya senilai Rp 4,8 miliar yang diberikan secara bertahap.

Ketika dikonfirmasi wartawan di Gedung Grahadi Surabaya, Supriyono berjanji akan memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengesahan APBD dan APBD Perubahan Tulungagung 2015-2018.

Supriyono mengaku pernah datang ke KPK dan diperiksa sebagai saksi. Dia tidak datang saat dipanggil sebagai tersangka pekan lalu karena waktunya yang mepet. “Saya akan datang untuk menghormati proses hukum,” tuturnya.

Ketua DPC PDIP Kabupaten Tulungagung ini mengatakan, anggaran bantuan keuangan (BK) dari Pemprov Jatim yang kini jadi masalah hukum itu turun berdasarkan proposal dari Pemkab Tulungagung, tanpa harus melalui pembahasan di DPRD. “Saya tidak katakan bupati, tapi pemerintah (kabupaten),” katanya.

Saat anggaran cair, lanjut Supriyono, dana langsung ke pemkab untuk dipakai sesuai peruntukannya. Pihak DPRD hanya mengetahui soal dana itu berikut item-item peruntukannya. Karena itu, dia mengatakan tidak ada proses pembahasan dan pengesahan di DPRD terkait anggaran bermasalah itu. Apalagi soal fee atau potongan, Supriyono membantah. “Tidak ada,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Tulungagung Maryoto Birowo mengakui juga pernah diperiksa KPK terkait itu. Dia mengaku diperiksa sebagai saksi. Dia berharap kasus itu tidak mengganggu jalannya pemerintahan di Tulungagung. “Harapan kami, kepada seluruh lembaga pemerintahan di Tulungagung, mari kita bekerja lebih bagus,” jelasnya.

Seperti diketahui, sebulan terakhir ini, KPK telah menggeledah kantor Bappeda, Dinas Perhubungan dan BPKAD Provinsi Jatim terkait kasus tersebut. Rumah pribadi sejumlah pejabat dan mantan pejabat Pemprov Jatim juga sudah digeledah tim KPK. Beberapa pejabat juga telah dipanggil KPK. Tapi hingga saat ini, status mereka masih sebagai saksi. [tok/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar