Politik Pemerintahan

Temui DPRD Jember, GP Ansor Prihatin Pembahasan KUA-PPAS

Jember (beritajatim.com) – Gerakan Pemuda Ansor bersama sejumlah warga mendatangi gedung DPRD Jember, Jawa Timur. Mereka mempertanyakan proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara yang menjadi dasar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember 2020.

Rombongan GP Ansor dipimpin sang ketua Ayub Junaidi. Mereka ditemui Ketua Badan Anggaran DPRD Jember Itqon Syauqi dan Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim. “Kami prihatin terhadap pembahasan anggaran KUA-PPAS dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten di DPRD Jember,” kata Ayub, Jumat (15/11/2019).

“Saat nanti KUA-PPAS ini disahkan antara pimpinan DPRD bersama bupati, maka KUA-PPAS ini jadi landasan membahasan Rencana APBD 2020. Bila KUA-PPAS sudah disahkan bersama, maka tidak akan ada lagi pembahasan signifikan, karena plafon anggaran sementara sudah didistribusikan kepada organisasi-organisasi perangkat daerah. Maka pembahasan di APBD hanya sebatas melihat dan mengecek apakah plafon yang sudah disetujui bersama tidak melampaui yang telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif,” katanya.

Ayub melihat dalam pembahasan tersebut ada hal fundamental yang dilupakan anggota DPRD Jember. “Pertama, dalam hal pembahasan KUA-PPAS, yang harus diketahui bersama oleh Badan Anggaran adalah apakah RKPD yang telah disusun eksekutif sudah tersampaikan kepada Anda. Karena RKPD itu adalah syarat dari pembahasan KUA-PPAS,” katanya.

Persoalan lain adalah masalah SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kelola Kelembagaan) yang menjadi acuan distribusi anggaran daerah ke unit-unit kerja. Ada penambahan beberapa unit kerja di sebagian organisasi pemerintah daerah (OPD).

Ini berarti ada perubahan SOTK, kendati tidak mengubah jumlah dan nama OPD bersangkutan. “Ini mau pakai SOTK lama atau yang baru (yang memiliki penambahan unit kerja)? Ini jadi dasar,” kata Ayub.

Ayub menyebut adanya persoalan SOTK berdasarkan pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur dalam sebuah artikel berita di Tribunnews.com. Di situ disebutkan, ada tiga daerah di Jatim, salah satunya Jember, yang tidak bisa menyelenggarakan tes calon pegawai negeri sipil daerah.

“Struktur Organisasi dan Tata Kelola Kelembagaan (SOTK)-nya tidak selesai. Sehingga ditolak BKN,” kata Anom, Kamis (14/11/2019). Tidak rampungnya SOTK ini juga berdampak pada kenaikan pangkat pejabat di kelembagaan lingkungan Pemkab Jember.

“SOTK kita yang baru tidak diakui pemerintah pusat. Kalau tidak diakui, plot anggaran mau ditaruh di mana? Rumahnya tidak diakui. Lah kalau rumahnya tidak diakui, terus uangnya mau ditaruh di mana? Saya meminta Badan Anggaran untuk menunda pembahasan KUA-PPAS sampai ada kejelasan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat,” kata Ayub. Persoalan status SOTK harus diperjelas karena bisa memunculkan efek domino ke depan.

Ayub mengingatkan, bahwa pembahasan KUA-PPAS selalu didahului dengan pembahasan rencana strategis. “Apakah renstra sekarang pakai renstra yang dulu (lama, red)? Kalau pakai renstra yang dulu, SOTK sudah berubah. Seharusnya kan renstra berubah. Apakah teman-teman DPRD Jember sudah mengkaji ini?” katanya.

Halim berterima kasih dengan masukan Ayub. “Tidak mungkin kami berpikir sendiri tanpa ada masukan masyarakat. Tahapan KUA-PPAS masih sampai Jumat mendatang,” katanya.

Rapat perdana dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dilakukan pada Rabu (13/11/2019) lalu. Dalam rapat itu memang sempat terlontar pertanyaan dari Ketua Fraksi Pandekar Agusta Jaka Purwana soal SOTK untuk Ketua TAPD Jember Mirfano. “Apakah pembahasan ini pakai SOTK lama atau baru? Jawabannya waktu itu tidak ada perubahan, dan hanya ada perubahan di peraturan bupati. Mungkin nanti akan kami dalami lagi di rapat dengan TAPD,” kata Halim. [wir/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar