Politik Pemerintahan

Tangani Fakir Miskin, Mensos: Bantuan Pangan Non Tunai Harus Tepat Sasaran

Surabaya (beritahatim.com) – Kementerian Sosial (Kemensos) RI terus melakukan berbagai upaya untuk penanganan fakir miskin. Salah satunya adalah dilaksanakannya program pemberdayaan sosial. Program pemberdayaan yang dilaksanakan di antaranya adalah program pemberdayaan fakir miskin bernama Bantuan Kelompok Usaha Bersama dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Program BPNT ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan, serta mendorong keuangan inklusif.

Hal ini sesuai dengan arahan Presiden RI Jokowi agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai melalui program BPNT. Direktorat Penanganan Fakir Miskin wilayah III melaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai di 11 provinsi dan 182 kabupaten/ kota.

Mensos RI, Juliari Peter Batubara saat membuka acara ‘Peningkatan Kapasitas Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai’ di Hotel Vasa Surabaya, Kamis (12/12/2019) malam mengatakan, dengan adanya kegiatan ini diharapkan ada peningkatan kapasitas kemampuan para pendamping yang notabene sebagai ujung tombak pelaksanaan BPNT di lapangan.

“Tentunya untuk meningkatkan kapasitas mereka, kemampuan mereka, juga di dalam melakukan pendampingan sehari-harinya. Selain itu, juga harus bisa mengupdate ilmu baru, mekanisme baru, sehingga bantuan pemerintah di bantuan pangan non tunai bisa lebih tepat sasaran,” tegasnya.

Mensos menambahkan, pada pokoknya, skill para pendamping dianggap sudah cukup bagus. Namun, kemampuan personal harus tetap diasah, terutama untuk menghadapi para penerima manfaat.

“Kalau skill teknisnya saya kira sudah bagus semua. Skillnya itu banyak yang perlu berurusan dengan personal skillnya. Artinya, dalam menghadapi para penerima manfaat, kalau skill teknisnya saya kira sudah bagus,” tuturnya.

Pendamping memiliki peran penting bagi kelancaran penyaluran BPNT kepada para Keluarga Penerima manfaat (KPM). Pendamping BPNT dapat terdiri dari berbagai unsur di antaranya adalah Koordinator Kesejahteraan Sosial (Korteks), Koordinator PKH kabupaten/ kota dan Korwil PKH. Sinergitas antara para pendamping BPNT di lapangan sangat penting mengingat program ini perlu ditangani secara komprehensif dan kolaboratif.

Sementara itu, kegiatan peningkatan kapasitas pendamping ini sendiri dimaksudkan untuk mempersiapkan, menambah, merefresh kembali pengetahuan Korteks, Koordinator PKH kabupaten/kota dan Korwil PKH serta membangun sinergitas tenaga pendamping dalam rangka pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai di seluruh kabupaten/kota Wilayah III.

Dalam acara ini sendiri, total peserta berjumlah 262 orang yang terdiri dari 27 orang berasal dari lingkup Kementerian Sosial, peserta pendamping berjumlah 235 orang. Yaitu, Korteks sebanyak 95 orang, Koordinator PKH Kabupaten/Kota 126 orang, dan Korwil sebanyak 14 orang. [tok/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar