Politik Pemerintahan

Tak Hanya Dinasti Politik Keluarga MKP, Sejumlah Nama Ramaikan Bursa Cabup Mojokerto

Mojokerto (beritajatim.com) – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan kembali digelar pada tahun 2020 mendatang. Ada 270 daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak, Kabupaten Mojokerto menjadi satu dari 19 daerah di Jawa Timur yang akan menggelar Pilkada serentak 2020.

Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum memastikan kapan tahapan Pilkada serentak 2020 dimulai, namun sejumlah nama sudah bermunculan menghangatkan bursa Calon Bupati (Cabup) tahun depan. Bahkan para kandidat mengaku siap melawan politik dinasti keluarga Bupati Nonaktif Mustofa Kamal Pasa (MKP).

Dinasti politik keluarga MKP dimulai pada Pilbup 2010 silam. Saat itu MKP yang berpasangan dengan Choirun Nisa terpilih sebagai Bupati dan Wabup periode 2010-2015. Kekuasaan MKP berlanjut setelah sukses pada Pemilihan Bupati (Pilbup) tahun 2015. Berangkat kali kedua, MKP menggandeng Pungkasiadi.

Pungkasiadi merupakan seorang petani tebu yang tidak berasal dari kalangan politisi. MKP berhadapan dengan wakilnya di Pilkada 2010 lalu yakni Choirun Nisa yang menggandeng Arifudinsjah. MKP sukses menumbangkan dua Cabup dan Cawabup, satu lainnya merupakan pasangan independen, Misnan-Sofi.

Setelah berkuasa dua periode, MKP terus membangun dinasti politiknya dan berencana mengusung istrinya yang merupakan seorang dokter, Ikfina Kamal Pasa pada Pilkada serentak 2020 mendatang. Ikfina pun turun ke masyarakat sebagai Ketua Tim Pengerak PKK Kabupaten Mojokerto.

Posisinya tersebut dimanfaatkan untuk membangun citra sang istri. Selain di Kabupaten Mojokerto, keluarga MKP kini juga berkuasa di Kota Mojokerto. Adik kandung MKP, Ika Puspitasari terpilih dalam Pemilihan Walikota (Pilwali) 2018 lalu. Perempuan yang akrab disapa Ning Ita ini berpasangan dengan Achmad Rizal Zakaria.

Namun, turunnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada April 2018, mengubah peta politik Pilbup 2020. MKP terjerat kasus gratifikasi tower BTS, proyek infrastruktur dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Jeratan hukum membuat niat keluarga MKP mengusung Ikfina di Pilkada serentak 2020 menjadi sirna.

Ditambah meninggalnya sang putra, Jihansyah Kamal Pasa (20) dalam kecelakaan lalu lintas di jalur Tol Ngawi-Solo pada 20 Maret 2019 lalu. Hal tersebut dibenarkan adik ipar MKP, Supriyadi Karima Syaiful yang merupakan suami dari Walikota Mojokerto.

“Iya (Ikfina disiapkan untuk Pilbup 2020). Di perjalanan, apalagi putranya ada musibah itu (putra MKP meninggal dalam kecelakaan), rasanya beliau tidak berfikir ke sana (Pilbup 2020). Beliau fokus ke masalah hukum,” ungkapnya, Sabtu (29/6/2019).

Supriyadi merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Banyuwangi. Supriyadi yang baru menikah dengan Ning Ita tersebut dikabarkan menjadi penerus dinasti keluarga MKP di Kabupaten Mojokerto. Namun ia mengaku belum pernah melakukan pembahasan rencana Pilbup 2020 dengan keluarga MKP.

“Saya konsen abah (Jakfaril) sehat saja. Kami bukan orang yang haus kekuasaan. Saya penikmat takdir. Saya selalu mendapat takdir yang alhamdulillah tidak terduga. Takdir itu memaksa, mana ada orang bisa menolak takdir. Namun, saya memperkecil volume ambisi,” tegas pengusaha ini.

Sejumlah nama pun bermunculan dan menyatakan siap menantang dinasti politik keluarga MKP. Salah satunya adalah Yoko Priyono yang kini menjabat Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Mojokerto. “Sekarang saya jadi apapun siap, termasuk dicalonkan sebagai Bupati juga siap,” tuturnya.

Pengalamannya selama 33 tahun menjadi birokrat menjadi bekal pria kelahiran Mojokerto, 53 tahun ini. Ini pernah menjabat Kepala Bappeda, Kepala Dinas Perizinan dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Yoko juga mengaku mendapatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat untuk maju di Pilbup 2020.

“Namun saya penjajakan lebih dulu. Setidaknya saya lempar ke masyarakat, tinggal responsnya bagaimana. Sekali lagi saya siap. Pengalaman 33 tahun di birokrasi menjadi modal besar saya untuk maju. Pilbup 2015, saya juga disuruh naik. Namum sebagai birokrat prinsip saya loyal terhadap pimpinan,” ujarnya.

Pada bursa Pilbup 2015, Yoko Priyono masuk dalam bursa Cabup Mojokerto. Namun niatnya maju diurungkan karena loyalitasnya kepada Bupati Mojokerto, MKP yang saat itu maju kali kedua dan mengusung Pungkasiadi. Namun Pilbup tahun depan, Yoko termotivasi maju untuk membuat perubahan di dunia pendidikan dan kesehatan.

“Saat itu, Pak MKP minta supaya diberikan kesempatan sekali lagi. Dia bilang langsung ke saya sehingga saya tidak ambisi. Prinsip saya siap tapi ada proses. Paling tidak apa yang telah dicapai para bupati terdahulu, minimal saya ambil yang terbaik. Kekurangannya akan saya coba benahi,” lanjutnya.

Menurutnya, pemimpin itu harus punya kapabilitas, integrasi, kredibilitas, komitmen dan lebih penting visioner. Pengalamannya di Dinas Koperasi bakal dia gunakan untuk penguatan ekonomi keluarga warga Kabupaten Mojokerto. Kebutuhan dasar harus dipenuhi, kesehatan juga harus dievaluasi.

“Orang miskin karena tidak ada sumber pendapatan keluarga. Setiap keluarga harus bisa mandiri dengan mempunyai usaha. Sejahtera artinya mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, pemerintah tidak memberikan kesejahteraan tapi harus mampu mencukupi diri sendiri,” tegasnya.

Selain Yoko, wakil MKP, Pungkasiadi juga dikabarkan bakal maju menjadi Cabup di Pilkada serentak 2020. Jika benar, Pungkasiadi banyak diuntungkan dengan penahanan MKP oleh KPK. Karena selain sebagai Wakil Bupati Mojokerto, kini dia banyak menghandle tugas-tugas Bupati Mojokerto.[tin/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar