Politik Pemerintahan

Tak Ada Seleksi PPPK, Ratusan Honorer K2 Datangi Kantor BKD

Jombang (beritajatim.com) – Kantor Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan (BKD PP), Senin (11/2/2019) kedatangan ratusan ‘tamu tak diundang’. Mereka adalah pegawai honorer K2 yang memprotes kebijakan BKD terkait tidak dibukanya pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Padahal menurut mereka, pembukaan pengadaan pegawai itu sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Makanya, kami meminta Pemkab Jombang membuka pengadaan PPPK,” ujar  Koordinator Honorer k-2 Jombang, Ipung Kurniawan.

Ipung menilai, Pemkab Jombang tidak serius dalam mendampingi para pegawai honorer. Padahal, beban gaji PPPK ini bisa diambilkan dari Dana Alokasi Umum (DAU). Sehingga tidak membebani APBD. Dia juga mengatakan bahwa Bupati Jombang sudah berjanji akan menyejahterakan honorer. Namun realisasinya tidak ada.

Dalam PP Nomor 49/2018, lanjut Ipung, PPPK berhak memperoleh gaji dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi ASN (Aparatur Sipil Negara). Dengan begitu, gaji tenaga honorer yang sebelumnya ditanggung masing-masing instansi yang mempekerjakannya, akan menjadi tanggungan pemerintah.

“PPPK merupakan bagian dari PNS. Jadi semestinya PPPK memperoleh hak yang sama dengan PNS. PNS juga digaji dari DAU sama dengan PPPK, seharunya juga punya hak,” ujar Ipung sembari mengatakan bahwa seleksi PPPK dibuka pemerintah mulai 8 sampai 16 Februari 2019.

Para pegawai honorer ini mengancam akan mendatangi BKD Jombang lagi jika sampai batas akhir pendaftaran tersebut Pemkab Jombang tidak membuka pengadaan PPPK.

“Total honorer K2 di Jombang ada 875 orang. Kami akan datang dengan masa lebih banyak jika sampai 16 Februari harapan kami tidak dikabulkan,” katanya menegaskan.

Kepala BKD PP Jombang, Senen, mengakui bahwa tahun ini pihaknya tidak membuka seleksi untuk formasi PPPK. Ini karena proses pengadaan pegawai pemerintah membutuhkan alokasi anggaran yang lebih besar. Sementara kemapuan APBD Jombang sangat terbatas.

“Pemkab Jombang membutuhkan sekitar 474 pegawai beberapa formasi PPPK. Itu membutuhkan anggaran Rp 22 miliar untuk gaji. Karena itu, seleksi baru akan kami buka tahun depan. Saat ini kami belum siap pada sisi anggaran. Karena APBD sudah ditetapkan, sementara tahun ini kami tidak mendapat penambahan anggaran DAU,” pungkasnya. [suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar