Politik Pemerintahan

Ketua DPC PPP Pamekasan

Tak Ada Jaminan Suara Terbanyak Pemilu Jabat Ketua Dewan

Pamekasan (beritajatim.com) – Ketua DPC PPP Pamekasan, Halili Yasin memastikan perolehan suara terbanyak pada pemilu legislatif (pileg) 2019, tidak menjamin posisi sebagai ketua legislatif di DPRD setempat.

Hal itu disampaikan pasca penyetoran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKPN) yang menjadi keharusan dan syarat mutlak bagi para legislator terpilih, yakni sebagai anggota legislatif periode 2019-2024.

“Untuk saat ini kita harus menyetorkan LKPN, khususnya bagi para calon legislatif terpilih. Sehingga kami belum memikirkan siapa nanti yang akan menjadi ketua (DPRD Pamekasan),” kata Halili Yasin, Kamis (30/5/2019).

Mengacu pada proses pileg sebelumnya, pimpinan ketua dewan ditempati partai politik (parpol) suara terbanyak. Sementara untuk penentuan ketua legiskatif semuanya ditentukan berdasar kesepakatan internal parpol pemenang pemilu.

Hal itu dibuktikan dengan jabatan Ketua DPRD Pamekasan, periode 2014-2019. Anggota dewan dengan perolehan jumlah suara terbanyak gagal mendapat posisi sebagai ketua. “Jadi tergantung partai, kalau di PPP itu biasanya diusulkan tiga nama. Tetapi yang menentukan tetap DPC,” ungkapnya.

“Dalam persoalan ini intinya tidak ada pengaruh (perolehan suara) Bahkan aturan terbaru di internal PPP, perolehan suara terbanyak tidak menjadi bagian dari penilaian sebagai kandidat ketua dewan,” pungkasnya.

Berdasar informasi yang dihimpun beritajatim.com, parpol berlogo Ka’bah kembali dipastikan tercatat sebagai parpol pemenang pemilu 2019. Bahkan perolehan kursi legislatif juga melampaui target yang dicanangkan, yakni sekitar 13 hingga 14 kursi.

Padahal target yang dicanangkan oleh DPC PPP Pamekasan, raihan kursi dipatok sebanyak 11 hingga 12 kursi. Atau lebih tinggi dua kursi dari perolehan pileg sebelumnya, yakni dengan torehan sebanyak 10 kursi. [pin/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar