Politik Pemerintahan

Surat Usulan Interpelasi Belum Masuk ke Pimpinan DPRD Jember

DPRD Jember (foto dok)

Jember (beritajatim.com) – Mayoritas fraksi di DPRD Jember, Jawa Timur, menghendaki digunakannya hak interpelasi terkait tidak adanya kuota formasi calon pegawai negeri sipil daerah. Namun pimpinan DPRD Jember, belum menerima surat usulan tersebut.

“Pimpinan tidak akan bersikap proaktif, namun melakukan supervisi. Seandainya ada usulan, kami akan teruskan ke paripurna,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, Minggu (10/11/2019).

Menurut Halim, interpelasi adalah hal biasa. “Hanya menanyakan sesuatu kepada bupati,” kataya.

Sesuai tata tertib, interpelasi minimal diusulkan tujuh orang dari dua fraksi ke sidang paripurna. Sidang paripurna harus dihadiri setengah atau lebih dari jumlah anggota DPRD Jember. Persetujuan pun harus diberikan oleh setengah jumlah anggota yang hadir.

Partai yang sudah menyatakan dukungan terhadap interpelasi adalah Gerindra, PDIP, PKS, PPP, PAN, Demokrat, Berkarya, Perindo. PKS menghendaki agar interpelasi dibicarakan setelah pembahasan APBD 2020.

Sementara itu, PKB malah menyarankan agar DPRD Jember menggunakan hak angket. Berbeda dengan hak interpelasi yang hanya bertanya, hak angket lebih memberikan ruang untuk Dewan melakukan penyelidikan.

Wakil Bupati Jember Abdul Muqiet Arief menghormati keinginan Dewan. “Saya kira itu hak Dewan. Mungkin nanti pihak Pemkab memiliki alasan, karena yang saya tahu, Pak Mirfano (Sekretaris Daerah Jember) sudah mengatakan kepada media, bahwa usulan formasi CPNS sudah disampaikan. Cuma ada sedikit masalah,” katanya.

Muqiet berbaik sangka. “Saya positive thinking bahwa dinamika kehidupan politik di Jember berjalan,” kata Muqiet. (wir/kun)

Apa Reaksi Anda?

Komentar