Politik Pemerintahan

STKIP PGRI Jombang Tolak Pengerahan Massa Sambut Putusan MK

Jombang (beritajatim.com) – STKIP (Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan) PGRI Jombang menegaskan bahwa kampus tersebut menolak segala bentuk kerusuhan, anarkisme, serta pengerahan massa, dalam menyambut putusan MK (Mahkamah Konstitusi) terkait sengketa Pilpres 2019.

Penegasan itu disampaikan Ketua STKIP PGRI Jombang Dr Hj Munawaroh M.Kes. “Kami berkomitmen untuk menciptakan suasana kondusif serta menjaga persatuan dan kesatuan. Oleh sebab itu, kami menolak segala bentuk kerusuhan, tindakan anarki, serta pengerahan massa dalam menyambut putusan MK,” ujat Munawaroh ketika dimintai komentarnya, Rabu (19/6/2019).

Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan sidang sengketa hasil pilpres 2019, Rabu (19/6/2019). Menurut jadwal, hasil dan putusan sidang itu akan dibacakan Majelis Hakim MK pada 28 Juni 2019. Munawaroh mengimbau agar semua pihak menerima hasil putusan tersebut.

Karena putusan MK tersebut merupakan hal yang sudah final. Artinya, pihak yang bersengketa harus legowo. Bukan sebaliknya, melakukan tindakan inskontitusional. Karena jika itu dilakukan, maka masyarakat yang paling dirugikan.

“Jangan sampai kerusuhan 21-22 Mei terjadi lagi. Mari mengedepankan nilai-nilai persatuan. Sidah selayaknya proses sengketa Pemilu kita serahkan kepada lembaga yang diberi wewenang untuk memutus yaitu MK. Kami dari STKIP PGRI Jombang berkomitmen menjaga situasi tetap kondusif,” ungkap Munawaroh. [suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar