Politik Pemerintahan

Peringati Hari Buruh

SPSI Bojonegoro Usulkan Revisi Peraturan Tentang Pengupahan

Bojonegoro (beritajatim.com) – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Bojonegoro, dalam peringatan Hari Buruh mengusulkan agar ada revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Menurut Koordinator SPSI Kabupaten Bojonegoro, Sugiharto, usulan revisi itu karena hak pengupahan ditentukan oleh Kementerian Tenaga Kerja yang pada dasarnya menggunakan acuan inflasi dan PDRB Nasional. Padahal, kata dia masing-masing kabupaten memiliki inflasi dan PDRB masing-masing.

Sehingga ada ketimpangan upah antar kabupaten. Dan Dewan Pengupahan juga tidak berfungsi, katanya dalam sarasehan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro, Rabu (1/5/2019).

Kedua, usulan yang diberikan oleh SPSI adalah Peraturan Pemerintah tahun 2016 tentang Kebebasan Tenaga Kerja Asing. Menurut dia, adanya kebebasan tenaga kerja asing ini sehingga menggeser tenaga kerja nasional. Dan menambah jumlah angka pengangguran.

Karena di Indonesia masih ada tenaga borongan, musiman, kalau itu dikerjakan tenaga kerja asing maka akan mengurangi tenaga kerja nasional, ungkapnya.

Pengajuan revisi itu oleh SPSI dikirimkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain tuntutan untuk melakukan revisi PP pengupahan dan kebebasan tenaga kerja asing, SPSI juga meminta agar buruh juga mendapat jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan.

Perusahaan ini masih enggan untuk mendaftarkan tenaga kerjanya ke BPJS. Dalam waktu dekat ini kami akan melakukan sidak ke perusahaan yang belum memberi jaminan BPJS kepada tenaga kerjanya, ungkapnya.

Di Kabupaten Bojonegoro, lanjut Sugiharto, sudah ada 32 perusahaan yang tergabung dalam SPSI. Jumlah tersebut yang paling besar anggotanya dari perusahaan rokok, sekitar 1.000 tenaga kerja. Sedangkan di perusahaan lain anggotanya hanya sekitar 300 tenaga kerja. Termasuk di perusahaan Migas.

Perusahaan migas yang belum tergabung tenaga kerjanya di SPSI dari ExxonMobil Cepu Limited. Sedangkan perusahaan operator migas yang sudah tergabung adalah operator Sukowati, ungkapnya.

Dia mengimbau kepada calon pekerja agar membaca detail perjanjian kerja sebelum menerima kontrak. Sebab, di Bojonegoro permasalahan yang banyak pekerja ini banyak yang tidak membaca perjanjian kontrak kerja.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Pemkab Bojonegoro Agus Supriyanto mengatakan, pada tahun 2018 ada sengketa tenaga kerja yang ditanganinya sebanyak 10 kasus. Sebagian besar mereka tidak membaca dulu perjanjian kontrak kerja terlebih dahulu, terangnya. [lus/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar