Politik Pemerintahan

SOTK Belum Jelas, DPRD Jember Tunda Pembahasan KUA-PPAS

Jember (beritajatim.com) – Badan Anggaran DPRD Jember, Jawa Timur, menunda pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara yang menjadi dasar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember 2020, Jumat (15/11/2019).

Penundaan ini terkait belum adanya kejelasan status Struktur Organisasi dan Tata Kelola Kelembagaan (SOTK) di tubuh Pemerintah Kabupaten Jember. Sekretaris Kabupaten Jember yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Mirfano, mengakui jika SOTK ini masih dikonsultasikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Penundaan ini dilakukan dalam rapat antara Banggar dan TAPD di ruang Badan Musyawarah DPRD Jember. Rapat ini sempat mundur dari jadwal, karena Banggar menerima perwakilan Gerakan Pemuda Ansor Jember yang hendak menyampaikan aspirasi terkait pembahasan APBD 2020.

Penundaan ini diputuskan setelah sempat terjadi adu argumentasi antara anggota Banggar dan TAPD. “Publik secara luas menyoroti kami dan mempertanyakan kapabilitas kami. Bagaimana sih sebenarnya SOTK yang dipermasalahkan publik? Apakah SOTK yang dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS (2020) ini sama dengan yang dipakai saat penyusunan SOTK 2018 dan 2019,” kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nur Hasan.

Ketua Fraksi Pandekar Agusta Jaka Purwana menyebutkan bukti adanya dualisme SOTK. Ini diketahuinya setelah rapat dengar pendapat Komisi C dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kemarin. “Setelah selesai rapat, wartawan menanyakan jabatan kepada pejabat BPKAD yang hadir. Pejabat ini justru bertanya balik, ini berdasarkan SOTK lama atau SOTK baru. Pejabatnya bingung, tidak ada kejelasan nomenklatur apa yang dipakai,” katanya.

Ketua Banggar Itqon Syauqi minta penjelasan sejernih mungkin dari TAPD. “DPRD ini sedang disorot. Ketika bicara pemerintahan Kabupaten Jember, itu bupati dan DPRD. Jadi saya mohon penjelasan, ini harus ‘clear’ dulu: ini tahapannya mulai dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Renstra (Rencana Strategis), sampai KUA-PPAS ini pakai SOTK yang mana? SOTK lama atau baru? Jadi semua harus berdasar SOTK. Kalau ini tidak ‘clear’, saya khawatir KUA-PPAS cacat hukum,” katanya.

Mirfano membenarkan jika ada perubahan nomenklatur bidang dan seksi dalam SOTK, tapi tanpa mengubah peraturan daerah. “Saat ini saya dapat informasi, bahwa struktur ini sedang dievaluasi gubernur,” katanya.

“Saat ini Kepala Bagian Organisasi sedang melakukan konsultasi ke Biro Organisasi Provinsi. Ini sudah berlangsung empat hari. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan SOTK, mungkin yang paling paham mungkin nanti setelah kami mendapat laporan dari Kabag Organisasi. Saat ini untuk evaluasinya masih dalam proses,” kata Mirfano.

Penjelasan Mirfano ini langsung disambar Agusta. “Kalau masih dalam proses, apa pembahasan KUA-PPAS ini masih bisa kita teruskan. Kita baru ketahui sekarang bahwa sedang ada proses konsultasi. Saya pribadi tidak setuju ini diteruskan, karena SOTK masih belum clear,” katanya.

Usulan penundaan pembahasan KUA-PPAS ini disetujui sejumlah anggota Banggar lainnya. “Kalau SOTK jadi landasan distribusi anggaran, maka bisa jadi ini risiko yang menyebabkan kita berbuat kesalahan. Sekali lagi catatan saya: tidak ada negara bupati. Negara Indonesia itu presiden mengomando, gubernur meneruskan, bupati dan walikota harus taat,” kata Mashuri Harianto, anggota Banggar dari PKS.

“Kita tunggu saja hasil koordinasi, konsultasi Bagian Organisasi Kabupaten Jember. Kalau memang disepakati dan tidak ada masalah, it’s okay, pembahasan KUA-PPAS kita kebut,” kata Nur Hasan.

Anggota Banggar lainnya yang setuju menunda pembahasan adalah Sucipto (Golkar), Hasan Basuki (Gerindra), Agus Haeroni (PAN), Ach Dhafir Syah (PKS), Achmad Faeshol (PPP). Satu-satunya yang menginginkan pembahasan KUA-PPAS dilanjutkan adalah Gembong Konsul Alam (Nasdem). [wir/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar