Politik Pemerintahan

Soal Reshuffle, Seknas Jokowi Ingatkan Hak Prerogatif Presiden

Surabaya (beritajatim.com) – Di penghujung masa bhakti Kabinet Kerja Presiden Jokowi berakhir tahun 2019, isu perombakan kabinet (reshuffle) sudah muncul ke permukaan.

Isu reshuffle ini kian kencang pasca pertemuan Presiden Jokowi dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah angkat bicara soal reshuffle. KPK telah mengingatkan Presiden untuk tidak memilih calon menteri yang bermasalah dengan hukum, khususnya korupsi, dengan alasan penegakan hukum dan keadilan.

Meski bukan merupakan ‘keharusan’, sebaiknya peringatan KPK itu dimaknai sebagai ‘masukan’ kepada Presiden ketika harus menyeleksi nama-nama yang layak duduk di kabinet pemerintahan Jokowi periode 2019-2024.

Seknas Jokowi mengingatkan, sesuai konstitusi UUD 1945, seorang presiden memiliki hak istimewa penuh untuk menyusun para pembantunya. “Presiden punya hak prerogatif yang diatur oleh konstitusi dalam urusan memilih dan mengangkat menteri,” ujar Sekjen Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Seknas Jokowi, Dedy Mawardi melalui rilisnya kepada beritajatim.com, Jumat (3/5/2019).

Dedy menegaskan semua pihak, baik lembaga maupun individu, wajib menghormati hak konstitusional itu. “Mari kita semua memberikan keleluasaan kepada Presiden untuk menggunakan hak prerogatifnya tanpa intervensi siapapun dan dari manapun. Kita hanya bisa memberi masukan yang positif sebagai bahan pertimbangan,” tegasnya. (tok/kun)

 

Apa Reaksi Anda?

Komentar