Politik Pemerintahan

Serapan Anggaran Dinas Kominfo Jember Baru 20 Persen

Kepala Seksi Data Statistik Dinfokom Jember Rudi Budi Prakoso Jakaputra

Jember (beritajatim.com) – Serapan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember, Jawa Timur, baru mencapai 20 persen. Padahal tahun anggaran 2019 bakal segera berakhir.

Dari anggaran Rp 8,989 miliar, Dinkominfo Jember baru merealisasikan Rp 1,807 miliar. Belanja jasa honorarium tenaga ahli, instruktur, dan narasumber sebesar Rp 101,5 juta tak terserap sama sekali. Begitu juga anggaran belanja modal peralatan dan mesin untuk pengadaan alat kantor, belanja modal peralatan dan mesin untuk pengadaan alat rumah tangga, belanja modal peralatan dan mesin untuk pengadaan komputer, dan belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja.

Kepala Seksi Data Statistik Dinkominfo Jember Rudi Budi Prakoso Jakaputra mengatakan ada sejumlah kajian yang oleh Bupati Faida diarahkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Namun Dinas Kominfo tetap menganggarkannya. Selain itu, ada beberapa kegiatan seperti pembuatan program Smart City menunggu selesainya kajian Bappeda Jember. “Kami menunggu hasilnya untuk eksekusi program-programnya,” katanya, dalam rapat dengar pendapat dengan Dinas Kominfo Jember, di ruang Komisi B DPRD Jember, Selasa (8/10/2019).

Alasan ini bikin Ketua Komisi B Siswono keheranan. “Ini kan tidak ‘match’ (nyambung) sama sekali,” kata Siswono. Seharusnya sebuah program tidak perlu dianggarkan selama masih menunggu hasil kajian.

“Semestinya kajian diawali, baru perencanaan program. Kajiannya dulu harus dituntaskan,baru diprogramkan. Ketika Bappekab tidak menyelesaikan kajiannya sampai akhir tahun, maka anggaran tidak akan terserap,” kata Siswono.

Siswono pesimistis Dinas Kominfo akan maksimal menyerap anggaran tahun ini. “Ini karena kajiannya ada di dua dinas. Kajian yang melakukan seharusnya Dinas Kominfo, karena mereka yang tahu. Namun demikian kalau memang bupati menyarankan ke Bappekab, maka Bappekab harus responsif dan berkomunikasi yang baik dengan Dinas Kominfo,” katanya.

Rendahnya serapan ini, menurut Siswono, akan menjadi catatan untuk penganggaran APBD 2020. “Komisi B akan melihat mitra kerja mana yang profesional dan mampu menyerap anggaran pada 2019. Ketika profesional, maka ke depan apapun yang mereka anggarkan untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah kabupaten, maka Komisi B akan memperjuangkan,” kata Siswono.

Siswono menyatakan, jika serapan anggaran di bawah 75 persen, Komisi B tidak akan memperjuangkan anggaran Dinas Kominfo dalam rapat-rapat APBD. “Prihatin. Apa memungkinkan menyerap sisa Rp 7,182 miliar dalam hitungan beberapa bulan ini,” katanya.

Rudi mengatakan, pihaknya sedang membangun jaringan internet di seluruh organisasi perangat daerah, kecamatan, kelurahan, dan puskesmas. Kegiatan itu akan menyerap anggaran Rp 1 miliar. “Kemudian itu nanti akan berkelanjutan setiap tahun,” katanya. [wir/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar