Politik Pemerintahan

Seragam Gratis SMA/SMK di Jatim Gagal Lelang, Begini Kronologinya

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Jatim, Sukaryo saat menjelaskan kronologis gagalnya lelang seragam SMA/SMK gratis

Surabaya (beritajatim.com) – Salah satu item program TisTas (Gratis Berkualitas) yang dicanangkan duet Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, yakni Seragam Gratis bagi siswa SMA/SMK Jawa Timur, telah dinyatakan gagal lelang.

Namun, Plt Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Hudiyono menegaskan, bahwa gagal lelang seragam gratis ini bukan menjadi tanggung jawab Dindik. Lalu salah siapa? Apakah kesalahan Pokja ULP atau pihak penyedia alias pemenang tender yang tidak punya kualifikasi kemampuan keuangan?

Hudiyono mengatakan bahwa ikhtiar untuk realisasi seragam gratis ini sudah sangat baik dan maksimal. Namun, kegagalan lelang ini menjadi tanggung jawab ULP (Unit Layanan Pengadaan). Apakah ada lelang ulang?

“Wah kalau itu kebijakan, yang penting Dindik sudah mengupayakan lelang ulang, tapi pasti waktu realisasinya tidak bisa ditentukan, kan by sistem. Untuk itu (gagal lelang), Dindik Jatim dan Pemprov mohon maaf karena memang upaya dan ikhtiar itu ada, tapi ingat aturan main administrasi itu harus dipatuhi,” tutur Hudiyono.

Apakah cukup hanya dengan meminta maaf, persoalan seragam gratis yang ditunggu-tunggu siswa SMA/SMK se-Jatim bisa selesai. Dindik Jatim terkesan menyalahkan ULP. Padahal, menurut sumber beritajatim.com, pihak Dindik Jatim selaku pemegang kuasa penggunaan anggaran yang terlambat memasukan dokumen lelang dan terlalu mepet dengan waktu tahun ajaran baru.

Belum lagi informasi adanya dugaan ‘permainan’ untuk meloloskan pemenang tender CV Maju Jaya yang jelas-jelas tidak mempunyai kemampuan keuangan yang memadai dalam melaksanakan paket pekerjaan.

“Seharusnya dimasukkan sejak Februari 2019, tapi Bagian PBJ Biro Administrasi Pembangunan melalui Aplikasi APEL BAJA baru 24 April 2019 menerima paket pengadaan kain seragam SMA Negeri dan SMA Swasta dari Dinas Pendidikan dengan nilai pagu Rp 52.844.062.000. Biro Administrasi Pembangunan setelah menerima usulan dokumen segera mengirimkan undangan kepada KPA dan PPK Dinas Pendidikan untuk melakukan pembahasan pengadaan kain seragam SMA Negeri dan Swasta yang dilaksanakan pada 29 April 2019,” kata Kepala Biro Administrasi Pembangunan (AP) Setdaprov Jatim, Sukaryo kepada beritajatim.com yang menjelaskan laporan kronologis paket pekerjaan pengadaan belanja pakaian khusus pengadaan kain seragam SMA/SMK Negeri dan SMA/SMK Swasta.

Sukaryo menjelaskan, berdasarkan Rencana Umum Pengadaan yang sudah diumumkan oleh Dinas Pendidikan semula terdapat 6 paket pengadaan kain seragam, namun yang diusulkan ke Biro AP pada 24 April 2019 masih 1 paket, kepada KPA dan PPK Dinas Pendidikan diminta kepastian jumlah paket setelah adanya penggabungan paket yang sejenis, disampaikan oleh PPK Dinas Pendidikan bahwa jumlah paket menjadi 3 paket pengadaan.

“Dalam dokumen usulan Dinas Pendidikan dituliskan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari, dan pada saat rapat disampaikan informasi bahwa batas akhir pembagian seragam seharusnya pada akhir Juni 2019. Hal tersebut sangat tidak mungkin dilakukan mengingat sejak penyampaian dokumen ke Biro AP yaitu tanggal 24 April 2019 sampai dengan akhir Juni 2019 hanya tersisa waktu 60 hari kalender,” tukasnya.

Jadwal proses pengadaan adalah tender selama 45 hari (waktu uji lab 2 minggu dan libur lebaran) yakni Mei-Juni. Kemudian, kontrak selama 120 hari yakni mulai Juli hingga Oktober 2019. Biro AP telah menyampaikan alternatif metode dan jadwal pemilihan penyedia. Yakni, alternatif 1 tender (tender selama 45 hari) dan kontrak hanya tersedia selama 15 hari hingga akhir Juni 2019. Kemudian, alternatif 2 tender cepat, yakni tender cepat selama 5 hari kerja (uji lab 2 minggu dilakukan sebelum kontrak) dan kontrak 45 hari sampai akhir Juni 2019.

Kemudian, pada Kamis (2/5/2019) Dinas Pendidikan mengirimkan lagi paket pengadaan yang diterima oleh Biro AP melalui Aplikasi APEL BAJA, paket belanja pakaian khusus pengadaan kain seragam SMK Negeri dan SMK swasta dengan nilai pagu Rp 78.035.986.677.

Pada Senin (15/7/2019), Kelompok Kerja Pemilihan mengumumkam paket pekerjaan. Yakni, belanja pakaian khusus pengadaan kain seragam siswa PK-PLK Negeri dan Swasta HPS Rp 1,5 miliar, belanja pakaian khusus pengadaan kain seragam SMK Negeri dan Swasra HPS Rp 78 miliar dan pengadaan kain seragam SMA Negeri dan Swasta HPS Rp 52,5 miliar.

“Pada Senin, 26 Agustus 2019 dilakukan klarifikasi ulang terkait sisa kemampuan nyata (SKN), dikarenakan terdapat keraguan terhadap kemampuan keuangan peserta tender yakni CV Maju Jaya,” tuturnya.

Berdasarkan nilai total HPS untuk masing-masing paket tender, maka persyaratan SKN paling kecil 50 persen dari nilai HPS adalah Rp 39.023.067.851 untuk pengadaan kain seragam SMK Negeri dan Swasta. Kemudian, memiliki SKN Rp 26.268.221.202,75 untuk pengadaan kain seragam SMA Negeri dan Swasta.

Kemudian, lanjut dia, dari hasil evaluasi Pokja Pemilihan 148 terhadap CV Maju Jaya diperoleh hasil bahwa kekayaan bersih atau ekuitas perusahaan hanya sebesar Rp.3.382.265.773. Padahal, untuk pengadaan kain seragam SMA Negeri dan Swasta dengan HPS sekitar Rp 52,536 miliar lebih, maka kekayaan bersih (ekuitas) minimal yang harus dimiliki perusahaan adalah sebesar Rp Rp 6.254.331.467,41.

Sedangkan, untuk pengadaan kain seragam SMK Negeri dan Swasta dengan HPS Rp 78,046 miliar lebih, maka kekayaan bersih (ekuitas) minimal yang harus dimiliki perusahaan adalah Rp 9.291.206.61,08.

“Hasil evaluasi Pokja 148 terhadap dokumen penawaran CV Maju Jaya menyatakan CV Maju Jaya gugur kualifikasi kemampuan keuangan dan tender dinyatakan Gagal. Saat dilakukan rapat pembahasan bersama PPK Dinas Pendidikan pada Kamis, 29 Agustus 2019, LKPP telah mengundang industri kain yang dihadiri oleh lima perusahaan tekstil, Pokja, Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Inspektorat Provinsi Jatim, pihak industri kain menginformasikan bahwa tidak sanggup mengerjakan paket pengadaan sampai dengan lokasi titik bagi dalam waktu kurang dari lima (5) bulan. Melihat kondisi seperti ini, maka tender dinyatakan Gagal,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Plt Kadis Pendidikan Jatim Hudiyono menegaskan, bahwa Dindik selaku pemegang kuasa penggunaan anggaran tidak memiliki kuasa dalam hal pelelangan mandiri, sehingga Dindik hanya berkewenangan dalam pengelolaan anggaran, kelengkapan administrasi pelelangan dan dokumen.

“Rencana, ikhtiar provinsi itu sudah luar biasa, tapi kita ini by sistem. Kita bekerja atas dasar sistem. Kita tidak bisa mandiri melelang sendiri. Kan by sistem itu, sudah ada lembaga yang berurusan dengan pengadaan ya harus lewat sana. Kalau tidak lolos itu kewenangan ULP bukan kami,” ujarnya, Jumat (13/9/2019).

Bekerja sesuai sistem, Hudiyono selaku Plt Kadindik Jatim mengatakan sudah mengambil langkah yang sangat cepat dalam pengaplikasian program TisTas Seragam Gratis ini, meskipun dalam kenyataannya sekolah telah dimulai sejak beberapa bulan yang lalu.

“Saya kira Dindik sudah melalui percepatan, saya jadi Plt bulan Juni, Agustus sudah ada lelang kan berarti cepat. Tapi kami tidak bisa mengendalikan sistem. Karena kalau kita melanggar kebijakan sistem dan aturan administrasi kan tidak baik,” tukas Hudiyono.

Namun, Hudiyono saat ini tengah berusaha meminta adanya lelang ulang Seragam gratis yang telah digaungkan dalam program TisTas oleh Gubernur Jatim ini. Ia pun memastikan bahwa sekolah tidak boleh menekan siswanya yang tidak mampu membeli seragam kerena menunggu seragam gratis ini untuk membeli seragam sendiri atau atas nama sekolah.

“Ya, meskipun demikian (kegagalan lelang,red) tidak boleh memaksa siswa membeli seragam, kalau memang tidak mampu ya pakai seragam yang ada tidak masalah, boleh pakai seragam SMP yang lama,” tambahnya.

Kecepatan pengadaan seragam melalui lelang ulang menurutnya tidak dapat diprediksi karena pengadaan ini melalui sistem dan aturan main administrasi. Karena pelolosan, pembatalan, gagal lelang merupakan kewenangan ULP dan pihaknya pun harus mengikuti persyaratan administrasi dan sistem yang ada.

“Surat permohonan lelang ulang sudah dikirim sejak minggu lalu. Tetapi sekali lagi, kami tidak bisa memastikan kapan atau keberhasilannya karena semua by sistem. Kalau kita melanggar bisa kena perdata bahkan pidana,” ungkapnya.

Ditanyai kemungkinan terburuk lelang ulang tidak dapat dilaksanakan atau terjadi kegagalan lelang kembali, Hudiyono mengatakan hal tersebut di luar kendali dirinya. Namun, ia pun juga tidak bisa memastikan apakah ada kompensasi atau pengganti, jika seragam gratis benar-benar tidak bisa dilaksanakan. [tok/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar