Politik Pemerintahan

Seknas Jokowi: Tim Asistensi Hukum Cegah Otoriter Individu dan Diktatorial Kelompok

Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah melalui Kemenko Polhukam membentuk Tim Asistensi Hukum yang tugasnya melakukan kajian dan asistensi hukum terkait ucapan dan tindakan yang melanggar hukum.

Belum seumur jagung, keberadaan Tim Asistensi itu langsung mendapat respon negatif dan kritik dari individu maupun lembaga seperti Komnas HAM. Alasan kritik dan respon negatif itu antara lain akan membahayakan hak kebebasan berpendapat, akan mengintervensi penegakan hukum serta kekhawatiran tim asisten hukum berubah menjadi ‘Kopkamtib’ baru.

Menurut Sekjen Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Seknas Jokowi, Dedy Mawardi, alasan kritik dan respon dari Komnas HAM itu tak bercermin pada apa yang terjadi selama hampir lima tahun terakhir ini.

Selama kurun waktu itu, rakyat menyaksikan di mana elite politik hingga warga biasa atas nama kebebasan berpendapat menyampaikan kritik dengan cara menghujat, mengancam, caci maki dan fitnah kepada seorang Presiden Indonesia Jokowi yang dipilih secara demokratis pada pemilu 2014.

Secara konstitusional, Presiden itu adalah simbol negara yang wajib dijaga dan dilindungi kehormatan serta kewibawaannya.

“Komnas HAM harus ingat, di balik hak berpendapat itu ada kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Jika kebebasan berpendapat itu dinilai dapat membahayakan keamanan dan ketertiban, maka negara dalam hal ini Polri dapat mengambil tindakan hukum dan tindakan hukum itu dalam perspektif HAM tidak melanggar HAM,” tegas Dedy.

Menurut Seknas Jokowi, Tim Asistensi Hukum dibentuk untuk mencegah seseorang atau kelompok menjadi otoriter-diktator dalam menjalankan hak kebebasan berpendapat serta mencegah aparat keamanan untuk bertindak semena-mena dalam melakukan proses tindakan hukum. Dan, Seknas Jokowi mendukung keberadaan Tim Asistensi Hukum dengan segala fungsi dan tugasnya. [tok/suf]

 

Apa Reaksi Anda?

Komentar