Politik Pemerintahan

Sehari Jelang Persalinan, Perempuan Lereng Kelud Nekat Daftar PPS

Kediri (beritajatim.com) — Meski sedang hamil besar, Miftah tidak patah semangat. Perempuan dari lereng Gunung Kelud tersebut ingin berperan aktif dalam menyukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri 2020. Dia mengikuti seleksi penerimaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) 2020.

Seleksi dalam tahap penerimaan berkas persyaratan. KPU Kabupaten Kediri memberikan tenggat waktu mulai hari ini hingga sepekan kedepan. Pengumpulan syarat pendaftaran akan ditutup, Senin (24/2/2020).

Miftah datang seorang diri ke KPU. Berbekal pengalaman menjadi anggota PPS pada Pemilihan Umum sebelumnya, ibu rumah tangga asal Desa Bedali, Kecamatan Ngancar tersebut mencoba peruntungan kembali. Ia berharap bisa lolos seleksi dan menjadi penyelenggara.

“Kemarin sebenarnya ada rasa takut ketika mau mendaftarkan diri. Tapi karena dokternya bilang besok bisa melahirkan secara caesar. Insha Allah, 23 Maret sudah bisa ikut tes PPS,” tutur perempuan yang tengah mengandung sembilan bulan ini. Perutnya tampak besar, tetapi Miftah tampak bersemangat dan mandiri.

Miftah berencana menjalani persalinan secara caesar, Rabu (19/2/2020). Satu hari sebelum melahirkan ia manfaatkan untuk menyerahkan berkas pendaftaran. “Alhamdulillah pemilihan kemarin sudah sukses. Semoga sukses lagi dengan anggota-anggota yang lama,” pintanya.

KPU terus mempersiapkan diri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri 2020. Setelah membentuk PPK, KPU mengadakan seleksi PPS. Jumlah yang dibutuhkan sebanyak tiga orang untuk tiap Desa. Bila jumlah desa di Kabupaten Kediri 343 dan satu kelurahan, mata total PPS yang akan direkrut sebanyak 1.032 orang.

Nanang Qosim, Komisioner Divisi SDM dan Parmas KPU Kabupaten Kediri menyampaikan, persyaratan calon PPS cukup gampang. syarat tersebut tidak jauh berbeda dari PPK yakni, usia pelamar diatas 17 tahun dan mendaftar sesuai tempat tinggalnya masing-masing. Syarat administrasi lainnya berupa KTP, KK, surat keterangan sehat dari rumah sakit dan tidak terlibat dalam keanggotaan partai politik.

Persyaratan tersebut dapat diserahkan langsung ke Kantor KPU atau melalui pihak kecamatan masing-masing. Pelamar juga bisa memanfaatkan fasilitas pengiriman pos dengan tujuan KPU. “Kami sudah berkoordinasi dengan kecamatan untuk membantu penerimaan berkas. Nanti tim kami akan datang setiap dua hari sekali untuk mengambil berkas yang sudah masuk di kecamatan,” tegas Nanang.

Lalu, apabila persyaratan tersebut tak jauh beda dari PPK, apakah pelamar PPK yang masuk dalam 10 besar mendapatkan keistimewaan dalam pembentukan badan adhoc PPS ini? Nanang menjawab, semua peserta memiliki kesempatan yang sama. Tetapi untuk peringkat 6-10 tes PPK akan mendapat pertimbangan tersendiri. Pasalnya mereka telah menjalani rangkaian seleksi mulai dari pemeriksaan berkas adminstrasi hingga tes wawancara.

“Sebenarnya mereka sudah menunjukkan kesungguhan komitmen untuk menjadi penyelenggara. Kami tidak menjamin mereka berhasil menjadi PPS, dan itu menjadi pertimbangan utama kami. Karena bagi mereka juga repot, nanti kalau sudah terbebas tahu-tahu dia masuk di PPK kan nanti kita juga akan mencari lagi,” ucap Nanang.

Nanang berharap seluruh peserta jujur. Utamanya dalam menunjukkan jati diri. Apabila ada diantara mereka terlibat keanggotaan partai politik, seyogyanya mengakui. Pasalnya, selain akan diteliti dari berkas persyaratan, KPU juga mengumumkan mereka untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Sehingga, PPS yang terpilih nantinya terjaga netralitasnya dan benar-benar kompeten. [nm/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar