Politik Pemerintahan

Satpol PP Kota Mojokerto Gergaji 24 Reklame Liar

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari secara langsung melihat proses penggergajian reklame liar berukuran raksasa di Jalan Majapahit. [Foto: misti/beritajatim]

Mojokerto (beritajatim.com) – Sebanyak 24 reklame liar dari 54 reklame yang diperingatkan, akan digergaji Satuan Polisi Lamong Praja (Satpol PP) Kota Mojokerto, Kamis (2/1/2020). Reklame-reklame tersebut digergaji setelah pemilik diminta untuk konfirmasi hingga batas waktu yang ditentukan tidak mengindahkan.

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari secara langsung melihat proses penggergajian reklame liar berukuran raksasa di Jalan Majapahit. Tampak puluhan anggota Satpol PP Kota Mojokerto melakukan pengergajian reklame produk sarung, sementara anggota Satpol PP lainnya mengatur lalu lintas di sekitar lokasi.

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari mengatakan, penertiban kali ini merupakan tindak lanjut dari 121 reklame penataan awal. “Ada 54 reklame yang tidak berizin secara bertahap akan dilakukan penertiban. Sebelumnya ditempeli stiker agar pemilik melakukan konfirmasi,” ungkapnya.

Namun dari 54 reklame tersebut, lanjut Ning Ita (sapaan akrab, red), hampir semua tidak ada yang memiliki. Secara bertahap akan dipotong karena tenaga di lapangan terbatas. Saat ini, Peraturan Daerah (Perda) terkait reklame akan disiapkan karena untuk ke depan akan ditata dari segi estetika.

“Perda baru di dok, Perwali disiapkan ke depan ditata dari sisi estetika. Tidak hanya mengedepankan potensi PAD saja, PAD penting karena bagian upaya dalam menuju kemandirian fiskal daerah. Tetapi estetika juga bagian penting yang tidak bisa kita tinggalkan karena sebuah kota harus memiliki estetika kenyamanan untuk dilihat,” katanya.

Apalagi, tegas Ning Ita, Kota Mojokerto menuju kota pariwisata. Menurutnya, semrawutnya reklame selama ini karena memang belum ada Peraturan Walikota (Perwali) dan Perda yang secara detail menunjukan titik yang diperkenankan papan reklame dengan kreteria-kreteria tertentu. Namun pihaknya belum bisa menghitung kerugian akibat reklame liat tersebut.

“Dari 54 reklame itu, ukuran, dimensi, letak menentukan retribusi dan pajak. Di jalan protokol atau di jalan kecil sehingga belum kalkulasi. Berdiri lebih lama maka banyak kerugian PAD yang lepas. Karena ini tidak ada pemiliknya sehingga tidak bisa mengontrol. Yang jelas di era saya, akan saya tertibkan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Mojokerto, Heryana Dodik Murtono menambahkan, sesuai hasil rapat dari dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA), Bagian Hukum dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sudah di spesifikasi. “Dari 54 yang ditempeli stiker, ada 24 yang belum konfirmasi,” jelasnya.

Karena belum konfirmasi dan ada batas waktunya hingga tanggal 27 Desember 2019 akhir konfirmasi sehingga reklame-reklame tersebut dianggap liar sehingga dilakukan penertiban. Pihaknya belum bisa mendeteksi sejauh mana proses perizinan sehingga sampai ada reklame liar di Kota Mojokerto.

“Karena mungkin dulu ada keleluasaan, pengawasan kurang sehingga berdiri. Banyak kemungkinan, hanya bayar pajak tapi izin tidak diurus hanya janji-janji saja. Hari ini, ada enam titik, tiga di Jalan Brawijaya, satu di Kuwung dan dua di Jalan Majapahit. Penertiban ini sesuai Perwali Nomor 90 tahun 2019 tentang Penyelenggaran Reklame,” paparnya.

Didik menambahkan, saat ini Perda masih diundang-undangkan. Dari level perwali dinaikan menjadi perda sehingga lebih banyak kekuatan hukumnya. Namun, tegas Dodik, di kepemimpinan Ning Ita tidak menghambat investasi tapi harus taat aturan. Dodik mencontohkan, percuma banyak reklame tapi bodong sehingga dengan penertiban ini Pemkot Mojokerto menjamin aman masuk Kota Mojokerto.[tin/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar