Politik Pemerintahan

Sampah Sungai

Sidoarjo (beritajatim.com) – Kesadaran masyarakat soal membuang sampah pada tempatnya, masih tergolong rendah. Buktinya, volume sampah yang dibuang ke Sungai Gedangan menumpuk dan menyebabkan bau tak sedap.

Banyaknya warga mengeluhkan bau tak sedap hingga kemudian mengunggah ke media sosial dan menjadi viral. Akibat tumpukan sampah, termasuk berasal jenis sampah rumah tangga menjadikan terhambatnya aliran sungai Gedangan sampai ke Sedati.

Menyikapi ini Pemkab Sidoarjo Dinas PU Bina Marga Sumber Daya Air (PUBMSDA) kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menerjunkan 1 alat berat eskavator dan 6 dump truk pengangkut sampah, Rabu, (21/8/2019).

“Sudah kita kirim 1 alat berat eskavator dan 4 dump truk dari Dinas PUBMSDA, ditambah dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) mengirim 2 dump truk,” ujar Kabid Pengairan Bambang Tjatur Miarso saat memantau pengangkatan sampah dilokasi, tepatnya di saluran Mangetan Kanal IV Ketajen Gedangan.

Dia menambahkan, munculnya penumpukan sampah di Sungai Gedangan sampai ke arah timur Sedati memerlukan perhatian bersama. Bukan hanya pemerintah daerah saja, semua harus menjadi kontrol bersama untuk saling mengingatkan agar tidak lagi ada warga yang membuang sampahnya di sungai.

Hampir tiap hari Dinas PUBMSDA mendapat laporan dari masyarakat terkait persoalan sampah. Laporan masuk mulai dari media sosial hingga melalui pengaduan yang dikelola Dinas Kominfo Kabupaten Sidoarjo.

“Setiap laporan dari masyarakat akan kita respon secepat mungkin, meski personil kita terbatas. Jadi mohon kesadaran kita bersama bahwa persoalan sampah butuh kerjasama antara pemda dan warga,” tukas Bambang.

Kurang masksimalnya penindakan dari Polisi Sampah terhadap masyarakat yang membuang sampah di sungai menjadi salah satu penyebab masih rendahnya kesadaran akan kebersihan sungai.

“Perlu diperluas lagi penegakkan dari Polisi Sampah yang dulu pernah di bentuk oleh DLHK. Bila aturan ini ditegakkan maka mereka yang punya kebiasaan buang sampah sembarangan akan berpikir ulang. Perdanya ada, jadi tinggal ditegakkan aja,” imbuhnya.

Dalam Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Perda No. 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kebersihan Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Dalam Perda dijelaskan bahwa Petugas Pengendalian, Pengawasan, Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan (K3) atau yang disebut Polisi Sampah yang sudah dibentuk oleh DLHK, salah satu tugasnya adalah menindak warga yang melanggar perda tersebut. “Pasal 63 dalam Perda No. 6 Tahun 2012 tentang ketentuan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan denda Rp 50 juta rupiah,” trgasnya. (isa/kun)

Apa Reaksi Anda?

Komentar