Politik Pemerintahan

RSUD Kanjuruhan Terbitkan Ratusan Surat Sehat Jasmani Calon Kades

Malang (beritajatim.com) – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Kabupaten Malang pada 30 Juni 2019 mendatang, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan, Kepanjen, sudah terbitkan ratusan lembar surat keterangan kesehatan jasmani maupun rohani.

Surat jasmani itu, dikeluarkan pihak rumah sakit berplat merah bagi bakal calon kepala desa (Kades) sebagai bagian persyaratan bagi para bakal calon Kades.

Etik Nurhayati, Kasubag Humas dan Pemasaran RSUD Kanjuruhan  Kepanjen, Kabupaten Malang  menjelaskan, sesuai batas kemampuan pihak RSUD, dalam satu hari hanya mampu melayani 10 orang pasien. Tetapi, sejak dibukanya pendaftaran bakal calon Kades tanggal 5 April 2019 mendatang, sudah ada ratusan pasien yang mendaftarkan untuk mendapatkan pelayanan tes kesehatan jasmani maupun rohani di RSUD setempat.

Sayangnya, Etik tidak dapat memastikan, kapan batas waktu  pelayanan kesehatan tersebut harus berakhir. “Kita tidak bisa menolak permintaan pasien, dan itu  menunggu kebijakan pihak Pemkab Malang sampai kapan test psikologi itu harus berakhir,” kata Etik Senin (15/4/2019).

Salah seorang petugas  di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Kelas 1B Kepanjen Kabupaten Malang mengatakan, sampai hari Senin (15/4/2019) pukul 12 00 WIB siang ini, pelayanan surat kelengkapan persyaratan para bakal calon Kades hampir tembus angka 800 lembar. Dikatakan, seperti aturan yang berlaku, calon Kades diwajibkan mengisi  blangko surat permohonan yang sudah tersedia, dilengkapi materai dan SKCK yang sudah dilegalisir. Selanjutnya, diserahkan ke petugas PTSP untuk menunggu proses pengambilan.

“Pengambilan itu sebenarnya bisa dilakukan hari itu juga. Tetapi, karena harus mengecek adanya para calon Kades yang bermasalah, pengambilan surat keterangan ketidak keterlibatan para calon Kades  dalam perkara pidana maupun perdata itu harus tertunda besok,” tegasnya.

Ia menjelaskan, selama ini ada beberapa catatan para bakal calon Kades yang  terlibat dalam perkara perdata maupun pidana. Itupun juga dicantumkan dalam surat kelengkapan tersebut.

“Soal diterima atau tidak, itu wewenang penuh panita pemilihan kepala desa. Tetapi sesuai ketentuan UU yang berlaku, semua warga negara berhak memilih dan dipilih. Kecuali nama itu sudah dicabut haknya oleh PN,” pungkas petugas PTPSP PN Kepanjen. (yog/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar