Politik Pemerintahan

RMI: Untuk Indonesia Maju, Jangan Golput

Surabaya (beritajatim.com) – Rumah Mediasi Indonesia (RMI) mengimbau masyarakat agar menyampaikan hak pilihnya pada Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 pada Rabu (17/4/2019).

Direktur RMI, M Ridha Saleh mengatakan, hak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional warga negara yang diakui sebagai bagian dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan seperti diatur dalam UUD 1945.

Selain itu, dalam Pasal 21 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) disebutkan bahwa setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.

“Pasal ini mengandung dua makna eksplisit, bahwa dalam kehidupan pemerintahan, setiap orang berhak untuk dipilih dan memilih, kedua subjek tersebut memiliki posisi yang sama dalam berpartisipasi dalam kehidupan pemerintahan,” kata Ridha.

Mantan Komisioner Komnas HAM ini menjelaskan, konsep hak pilih universal awalnya merujuk pada hak pilih seluruh penduduk, tanpa memandang harta kekayaan. Negara pertama yang menerapkan konsep hak pilih universal adalah Perancis pada 1792.

Hak pilih universal berarti semua penduduk boleh memilih dalam pemilihan umum. Meskipun hak pilih memiliki dua komponen yang penting, yaitu hak untuk memilih dan kesempatan untuk memilih. Melalui konsensus politik, dia menjelaskan, negara diberi kewenangan untuk mengatur dan membatasi siapa saja yang diperbolehkan untuk memilih.

“Itu berarti begitu pentingnya hak pilih yang melekat pada setiap orang, karena hak pilih itu berhubungan erat dengan tingkat kesadaran dan pengetahuan seseorang tidak hanya kepada siapa yang dipilihnya, akan tetapi hal yang lebih penting adalah ikut serta dalam menentukan masa depan kehidupanya dalam bernegara,” paparnya.

Menyoal hak memilih (right to vote), Ridha menjelaskan, setiap warga negara yang akan memberikan hak pilihnya harus memenuhi syarat-syarat administratif dan subtantif.

“Dalam konteks hak asasi manusia, hak pilih juga mengandung dua makna yaitu hak untuk memilih dan hak untuk tidak memilih, terkait dengan hak untuk tidak memilih atau golput secara politik diberikan afirmasi yaitu dikarenakan berbagai alasan idilogis atau kesadaran politik yang melatarbelakangi pemegang hak pilih tersebut,” jelasnya.

Karena itu, menurut Ridha, negara diberikan tanggung jawab untuk melindungi, memenuhi dan menghormati. Negara juga harus menjamin kebebasan dan kemerdekaan setiap warga negara yang memiliki hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya.

Negara, kata Ridha, harus bersifat aktif memfasilitasi dan mengajak setiap warga negara untuk menggunakan hak pilihnya, sedangkan menghormati negara tidak diperkenankan untuk mengintevensi hak pilih warga menentukan pilihannya.

KPU dan Bawaslu, lanjut Ridha, merupakan lembaga negara yang dimandatkan untuk melaksanakan dan mengawasi jalannya pemilihan umum dan memastikan setiap warga negara harus menggunakan hak pilihnya.

“KPU harus menjamin dan memastikan bahkan diperintahkan untuk menyediakan aturan dan perangkat teknis memastikan setiap warga negara agar dengan mudah untuk menggunakan dan menyalurkan hak pilihnya,” ujarnya.

“Karena hak pilih ini sifatnya istimewa, maka hak pilih tidak dapat dibatasi atau dihilangkan karena alasan teknis seperti waktu atau kendala-kendala teknis lainnya yang menyebabkan hilangnya hak pilih sesorang,” imbuhnya. [tok/suf]

 

Apa Reaksi Anda?

Komentar