Politik Pemerintahan

Wakil Bupati Mojokerto

Rembug Desa, Bahas Infrastruktur, Akses Wisata Hingga Regulasi Desa

Mojokerto (beritajatim.com) – Rembug desa pertama di tahun 2019, Pemkab Mojokerto digelar di Pendopo Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto.

Dihadapan Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, Camat Trawas Agus Subyakto memaparkan yakni seputar program pembangunan, mulai infrastruktur, akses wisata dan regulasi desa.

“Selain Taman Ghanjaran di Desa Ketapanrame yang baru diresmikan akhir tahun lalu, perlu kami sampaikan pada Bapak Wakil Bupati bahwa pada tahun 2019 ini juga akan ada 3 desa yang dijadikan alternatif wisata. Yakni Desa Trawas, Kesiman dan Kedungudi, yang dianggarkan dalam Dana Desa,” ungkapnya, Sabtu (9/2/2019).

Pembentukan beberapa kampung wisata organik, lanjut Camat, juga akan menjadi rencana pengembangan wisata dalam waktu dekat ini. Selain Kampung Organik Brenjonk di Desa Penanggungan, beberapa desa juga sedang kita rencanakan untuk menyusul yakni Desa Selotapak, Tamiajeng, Sukosari, dan Kedungudi.

“Rencana-rencana ini tentu tidak akan berhasil tanpa arahan dan dukungan Pemkab Mojokerto,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi mengatakan, bahwa potensi wisata di kecamatan harus direncanakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). “Kalau ada potensi wisata di kecamatan, paling tidak sudah ada wadahnya (APBDes, red),” katanya.

Masih kata orang nomor dua di Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Trawas saat ini sudah sangat bagus. Dari aspek wisata, ekonomi kreatif, juga Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Infrastruktur jalan di Kecamatan Trawas masuk sebagai salah satu priorotas pembangunan, mengingat Trawas adalah destinasi wisata andalan.

“Pembangunan akan dilakukan terus menerus terutama untuk akses wisata. Program Bantuan Keuangan (BK) Desa, akan tetap diberikan asal memenuhi criteria. Peraturan dan regulasi tentang desa, agar tidak dipandang sebagai beban oleh para kepala desa dan perangkat. Namun lebih dimaknai sebagai upaya perbaikan serta penyempurnaan peningkatan kualitas pelayanan publik,” jelasnya.

BK Desa sendiri merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam mengakselerasi desa-desa untuk berinovasi dalam pembangunan. Semua desa bisa mendapatkannya. Asal sesuai ketentuan berlaku misalnya tertib administrasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) serta lunas pajak dan kondusif.

“Semua yang ada (peraturan dan regulasi), harus dimaknai sebagai penyempurnaan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sekaligus dinamisasi dan motivasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mencapai kesejahteraan,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Mojokerto didampingi Wakil Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) yang merupakan istri Wakil Bupati Mojokerto, Yayuk Pungkasiadi dan Kepala Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, kepala desa (kades) beserta perangkat Kecamatan Trawas.[tin/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar