Politik Pemerintahan

Rakor Pengamanan Pilkades di Poncokusumo, Ini Hasilnya

Malang (beritajatim.com) –Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Gelombang III Tahun 2019 se Kabupaten Malang akan digelar pada 30 Juni 2019 mendatang.

Untuk mengantisipasi segala kemungkinan terjadinya gesekan sosial, Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Pilkades digelar Muspika Poncokusumo, Kabupaten Malang, Senin (24/6/2019). akan di Kantor Kecamatan Poncokusumo.*

Bertempat di gedung pertemuan PKK Kantor Kecamatan Poncokusumo, Rakor kesiapan Pengamanan Pilkades Serentak dihadiri Camat Poncokusumo Sukarlin. AKP Octa Panjaitan SH, MH selaku Kapolsek Poncokusumo beserta Aiptu Anjis SH selaku Kanit Binmas dan Aiptu Agus Supriadi Kanit Intelkam.

Acara Rakor juga diikuti Sekcam Poncokusumo, Tetuko Luhur S.B. Kasi Pemdes Kecamatan Poncokusumo, Agus Supriyadi. Kasi Trantib Kecamatan Poncokusumo, M. Irji Sa’adi ST. Serta, Ketua Panpel, Sekretariat dan Bendahara Panpel Pilkades se Kecamatan Poncokusumo.

Menurut Sukarlin, Camat Poncokusumo, dalam Rakor juga membahas daftar pemilih tetap (DPT) Pilkades di masing-masing Desa.

“Sejauh ini jumlah DPT sudah beres. Panpel Pilkades dalam menghadapi suatu permasalahan harus siap. Karena setiap TPS nantinya ada 2 sampai 5 bilik sesuai dengan jumlah dusunnya, jadi Panpel Pilkades harus benar-benar melayani pelaksanaan Pilkades dengan baik,” tegas Sukarlin.

Kata dia, jangan sampai Panpel menghimpun undangan hak pilih yang tidak sesuai. Panpel Pilkades, juga harus memberikan penjelasan tentang mekanisme pelaksanaan Pilkades di lokasi TPS dengan memberikan tanda warna pada surat suara.

“Tapi warna pada surat suara tersebut, jangan dianggap atau diasumsikan sebagdi warna Politik, tujuannya adalah memudahkan Panpel, apabila surat suara sudah terlanjur dicetak sama, maka dapat disiasati dengan memberikan kode stempel warna saja,” beber Sukarlin.

Masih kata Sukarlin, tentang surat suara Sah dan tidak Sah harus sesuai dengan Juknis Aturan dan UU yang ditentukan. Sementara itu, Kapolsek Poncokusumo AKP Octa Panjaitan SH, MH, menambahkan, masing-masing Panpel Pilkades harus menguasai Aturan. Diantara dasar aturan tersebut yakni Surat Telegram Kapolres Malang nomor : STR/575/VI/PAM.33/2019, tertanggal Juni 2019 tentang PAM Pilkades serentak Kabupaten Malang.

Termasuk, lanjut Octa, Perbup Nomor 21 tahun 2019 tentang Pilkades dan Perbup Nomor 5 tahun 2019 tentang perubahan atas Perbup no : 21 tahun 2019 tentang Pilkades. “Pilkades itu lebih rawan dari Pilkada atau Pileg dan Pilpres. Hal itu karena Pilkades lingkupnya berada di Desa secara langsung. Situasi dan permasalahan akan lebih komplek,” ujar Octa.

Khusus Pilkades di Kecamatan Poncokusumo sendiri, tambah Octa, ia memprediksi dan memetakan berbagai persoalan. Mulai dari Black Campaign atau kampanye hitam dan aksi kekerasan dalam upaya mencari dukungan atau simpatisan massa.

“Persoalan lainnya meliputi validitas jumlah DPT. Aksi pengerahan massa oleh Calon yang tidak lolos seleksi. Lalu unjuk rasa di Kantor penyelenggara Pilkades dan Kantor Bupati. Hingga intimidasi terhadap penyelenggara dan peserta Cakades. Ini harus kita antisipasi,” papar Octa.

Ia menambahkan, adapun sasaran PAM ada 7 poin. Meliputi cara bertindak dan Pola PAM, agar masing masing Panpel untuk menyiapkan 1 Posko atau tempat sekretariat untuk ruang mediasi konflik apabila ada warga yang komplain maupun protes.

“Jumlah petugas PAM ada 77 orang, 1 Desa ada 7 Personel. Sedangkan Polsek Poncokusumo sendiri, mendapatkan BKO dari Polda Jatim sebanyak 60 Personel yang nantinya bertugas mulai tanggal 29 Juni sampai dengan 01 Juli 2019,” pungkas Octa. (yog/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar