Politik Pemerintahan

PWI Pamekasan Nilai Remisi Susrama Cederai Kebebasan Pers

Pamekasan (beritajatim.com) – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan, Abd Aziz menilai pemberian remisi untuk I Nyoman Susrama yang notabene otak pembunuhan wartawan Radar Bali, Prabangsa mencederai kebebasan pers.

“Memang pemberian remisi itu merupakan hak prerogatif presiden, tetapi dalam konteks ini jelas sangat mencederai kebebasan pers dan keinginan kuat elemen masyarakat pers mengontrol sistem negara bebas korupsi,” kata Abd Aziz, Selasa (29/1/2019).

Seyogyanya otak pembunuhan wartawan yang memberitakan kasus korupsi tersebut, sudah divonis hukuman seumur hidup. Hanya saja terbit remisi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberian Remisi kepada I Nyoman Susrama bersama 114 narapidana lainnya.

Khusus dalam kasus Susrama, semula hukuman seumur hidup akhirnya hanya menjadi 20 tahun penjara. “Memang remisi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hanya saja hal ini serasa mengerdilkan bahkan tidak menghargai upaya insan pers ikut serta mengawal dan memberantas dugaan tindak pidana korupsi,” ungkapnya.

“Citra ini seolah pemerintah kurang menghargai peran pers dan profesi wartawan, karena remisi justru diberikan saat masyarakat pers hendak merayakan HPN (Hari Pers Nasional) 2019. Sehingga persepsi publik seolah diajak mengingat, bahwa saat HPN 2019 hendak dirayakan, otak pembunuh wartawan di Bali justru mendapatkan remisi,” imbuhnya.

Dari itu, secara pihaknya secara kelembagaan meminta agar pemberian remisi terhadap otak pembunuhan wartawan dipertimbangkan kembali. “Pemberian remisi ini bisa memperburuk indeks kemerdekaan pers pada indikator kebebasan dan kriminalitas yang sudah membaik,” tegas pewarta yang tercatat sebagai mahasiswa Pascasarjana Media dan Komunikasi Unair Surabaya.

Dalam penelitian Dewan Pers, indikator kebebasan dari kriminalitas sudah menempati nilai tertinggi dari beberapa indikator lainnya dengan nilai 78,84 atau cukup baik. Sedangkan perlindungan disabilitas menempati urutan terakhir dengan nilai 43,92 atau kurang bebas.

“Dari indikator kebebasan dari kriminalitas ini, Dewan Pers menemukan adanya hubungan antarnegara dan perusahaan pers yang saling mempengaruhi.┬áKategori cukup baik karena lembaga negara seolah sudah memberikan ruang bebas bagi insan pers untuk berekspresi dan menghargai peran dan cita ideal pers sebagai lembaga kontrol dan pilar keempat dalam sistem demokrasi,” jelasnya.

Hanya saja dalam konteks pemberian remisi Susrama, lembaga negara seolah mendowngrading insan pers dan masyarakat pers. Apalagi wartawan yang menjadi korban pembunuhan karena memberitakan kasus dugaan korupsi.

“Ini yang menjadi dasar PWI Pamekasan perlu menyuarakan dan meminta presiden meninjau kembali keputusan remisi pada otak pelaku pembunuhan wartawan di Bali itu,” pungkasnya. [pin/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar