Politik Pemerintahan

Pusako Unand Pertanyakan Motif People Power

Jember (beritajatim.com) – Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Feri Amsari mempertanyakan motif dibalik isu gerakan people power atau aksi massa rakyat yang menolak hasil pemilu.

“Permasalahannya bukan gagasan people power-nya. Tapi gagasan lain di balik people power itu,” kata Feri, usai acara seminar nasional mengenai ‘people power’, di kampus Fakultas Hukum Universitas Jember di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (11/5/2019).

“Ada upaya mau menggerakkan masyarakat, memanfaatkan publik untuk berseteru di lapangan agar kemudian bisa menggulingkan pemerintahan yang sah. Dengan bahasa penuh hasutan yang bersedia meminta publik mengorbankan diri agar kepentingan politik kelompok-kelompok ini bisa tercapai,” kata Feri.

Menurut Feri, negara harus waspada. “Ini adalah langkah-langkah dalam kategori yang bisa dikatakan sebagai makar. Oleh karena itu pihak-pihak yang masuk dalam ruang-ruang politik persaingan pilpres 2019 ini harus menyadari bahwa publik kita ini jangan hanya dikorbankan untuk kepentingan sesaat,” katanya.

Feri menyarankan pemerintah melakukan langkah sistematis. “Tidak kemudian berupaya mengebiri hak-hak konstitusional warga negara, tapi tetap waspada. Pihak-pihak yang bertujuan makar ya itu yang kemudian diproses secara hukum,” katanya.

“Tindakan ucapan yang ada potensi menggulingkan pemerintahan perlu diproses hukum secara baik. Perlu juga pemerintah hati-hati, jangan-jangan karena prosedur ketatanegaraan tidak bisa membuktikan hasil yang diinginkan pihak yang marah, pihak yang kalah, atau menduga dirinya kalah, mereka memang mencari gara-gara untuk pemerintah terpancing emosinya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Sehingga bisa memancing publik ikut terlibat, membuat kerusuhan dan segala macamnya yang tidak baik,” kata Feri.

Feri menyarankan agar pihak-pihak yang tak puas dengan hasil pemilu menempuh prosedur konstitusional. “Aneh saja kalau langkah-langkah ini belum ditempuh, bahkan sebelum penentuan hasil pada 22 Mei,” katanya.

“Ini pertanyaan luar biasa besar: apa yang membuat orang begitu khawatirnya ketika KPU belum menentukan siapa pemenang (pemilu). Jangan-jangan begitu mereka marah-marah segala macam, yang ditentukan menang adalah pihak yang khawatir ini,” kata Feri.

“Pemerintah harus hati-hati betul melangkah. Ini pasti ada upaya-upaya yang menunggu pemerintah salah langkah. Catatan pentingnya adalah pemerintah betul-betul berhati-hati, betul-betul waspada, dan memilih langkah-langkah yang tepat agar tidak menguntungkan pihak-pihak yang mencari ikan di air keruh,” kata Feri. (wir/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar