Politik Pemerintahan

Purna Tugas, Ini Pesan Suli Faris Bagi Anggota DPRD Pamekasan

Pamekasan (beritajatim.com) – Nama HM Suli Faris tidak lagi tercatat dalam total 45 anggota DPRD Pamekasan, Periode 2019-2024, yang sudah dilantik di Mandepa Agung Ronggosukowati Jl Pamong Praja Nomor 1 Pamekasan, Rabu (21/8/2019) lalu.

Politisi senior yang sempat menjabat sebagai legislator selama empat periode berbeda, kali ini purna tugas sebagai wakil rakyat pada pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 yang digelar serentak pada 17 April 2019 lalu.

“Pertama-tama perlu kami sampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya di dapil (daerah pemilihan) kami, yakni Dapil 3 (Batumarmar, Pasean dan Waru). Apabila selama ini belum bisa merealisasikan berbagai program  selama menjabat sebagai anggota DPRD Pamekasan,” kata HM Suli Faris, Jum’at (23/8/2019).

Terpenting, ia juga meminta para legislator terpilih nantinya bisa melanjutkan program yang selama ini belum bisa direalisasikan selama dirinya menjabat. “Selama 20 tahun ada banyak program yang belum direisasikan. Jika ada hal yang baik dan belum selesai, silahkan dilanjutkan,” ungkapnya.

“Ada berbagai persoalan yang terjadi di Kabupaten Pamekasan, beberapa di antaranya persoalan tanah. Banyak aset pemkab maupun aset negara yang justru diserobot oleh pihak swasta, namun selama ini pemerintah hanya diam sekalipun hal itu persoalan penting yang harus segera diatasi,” tegasnya.

Sektor lainnya juga berhubungan dengan aspek transparansi, akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang belum sesuai harapan. “Dalam persoalan ini bisa dilihat setiap tahun seputar serapan anggaran, demikian juga dengan hak para petani yang masih belum terjamin sepenuhnya. Misal petani garam maupun petani tembakau,” jelasnya.

“Termasuk juga persoalan kebocoran anggaran dengan prosentase yang cukup tinggi, khususnya di sektor retribusi dan pajak,” sambung pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang (PBB) Pamekasan.

Namun tidak kalah penting, Sulfa juga meminta para legislator agar selalu fokus pada persoalan tugas dan fungsi yang sudah diatur dalam regulasi dan perundang-undangan yang berlaku. “DPRD harus menjalankan tugas dan fungsi pengawasan dan anggaran, bukan justru hanya legislasi semata. Apalagi sampai masuk pada wilayah yang menjadi kesenangan eksekutif sebagai pelaksana, jadi harus tetap sebagai kontrol dan tetap balance,” pintanya.

Disinggung soal bentuk pengabdian lain yang akan dilakukan pasca melepas jabatan sebagai wakil rakyat, ia ingin fokus pada usaha yang tengah digelutinya. “Sementara fokus menata finance di sektor perdagangan, selebihnya tetap menjalin hubungan sosial di masyarakat,” bebernya.

“Namun yang pasti, kebijakan yang tidak pro rakyat tetap akan kami kritisi dengan cara kami. Karena kami yakin posisi saat ini lebih enak dibandingkan ketika menjabat sebagai anggota DPRD Pamekasan,” pungkasnya. [pin/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar