Politik Pemerintahan

PT PBMB Nyatakan Mundur Kelola SGMRP Pamekasan

Pamekasan (beritajatim.com) – Direktur PT Polana Bola Madura United (PBMB), Zia Ul Haq Abdurrahim menyatakan diri mundur untuk mengelola Stadion Gelora Madura Rato Pamelingan yang terletak di Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan, Jum’at (31/1/2020).

Pernyataan pengunduran diri tersebut disampaikan dalam audiensi atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) ulang bersama Komisi IV DPRD Pamekasan, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Askab PSSI Pamekasan, serta perwakilan atas nama masyatakat Pamekasan di Gedung Wakil Rakyat di Jl Kabupaten 107 Pamekasan.

“Bersamaan dengan momentum ini, sekaligus berdasar tuntutan dari sekelompok orang yang mengatasnamakan masyarakat Pamekasan. Per hari ini kami menyatakan mengundurkan diri sebagai calon pengelola Stadion Gelora Madura Rato Pamelingan,” kata Direktur PT PBMB, Zia Ul Haq Abdurrahim.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul adanya berbagai pernyataan miring yang ditujukan kepada pihak manajemen, padahal pihaknya baru menerima Surat Perjanjian Kerjasama alias PKS dari Dispora Pamekasan per 30 Desember 2019, sekalipun Mou dengan Pemkab setempat dilakukan sejak 19 April 2019 lalu.

Menyikapi hal itu, Kepala Dispora Pamekasan, Muhammad menyampaikan adanya miskomunikasi yang justru membuat pihak PT PBMB terpojok, termasuk juga instansi yang dipimpinnya. “Statment kami yang dianggap mendiskreditkan MU itu muncul berdasar pertanyaan dari Gapura (LSM) saat audiensi sebelumnya,” ungkapnya.

“Saat itu kami menjelaskan bahwa MoU (dengan Madura United) belum memiliki kekuatan apapun, sehingga sejak MU (Madura United) sejak April hingga Desember 2019 belum bisa melakukan apa-apa. Karena PKS baru ditanda tangani per Desember 2019,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menyampaikan jika pihak PT PBMB baru bisa melaksanakan berbagai isi PKS sejak tanggal ditetapkan. “Dalam PKS dijelaskan, pengelolaan stadion dimulai Januari 2020 hingga 5 (lima tahun) kedepan,” pungkasnya.

Sementara pihak penuntut, dalam hal ini yang mengatasnamakan masyarakat Pamekasan justru mengalihkan fokus pembahasan dari persoalan pengelolaan stadion ke persoalan Persepam (tim asli Pamekasan yang saat ini dilarang bermain di kompetisi Liga 3). [pin/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar