Politik Pemerintahan

Proses Pencairan Dana Pilkades Gresik Simpang Siur

foto/ilustrasi

Gresik (beritajatim.com)- Proses pencairan dana pemilihan kepala desa (Pilkades) di Gresik, masih simpang siur. Pasalnya, sampai saat ini belum ada titik terang padahal pilkades serentak tinggal menghitung hari.

Terkait dengan itu, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pemkab Gresik membantah berkas pengajuan anggaran sudah dikirim ke institusinya. Sebab, hingga kini BPPKAD belum menerima sama sekali pengajuan tersebut.

Sesuai mekanismenya, pencairan dana pilkades serentak dilakukan beberapa tahap dari total dana sebesar Rp 18 miliar. Jumlah tersebut dibagi ke 265 peserta Pilkades. Masing-masing Rp 40 juta plus Rp 10 ribu per daftar pemilih tetap (DPT).

Semua itu bisa dicairkan setelah berkas pengajuan dari 265 desa peserta pilkades sudah lengkap dan diterima BPPKAD Gresik.

Kepala BPPKAD Gresik Siswadi Aprilianto menyatakan pihaknya belum menerima berkas pengajuan dana Pilkades sama sekali.

“Belum satupun ada berkas yang masuk,” ujarnya, Kamis (27/06/2019).

Siswadi menjelaskan jika ada berkas yang masuk. Pastinya bakal dicairkan. Karena itu, lembaganya tidak mau diklaim menjadi penghambat pencairan.

“Semua ada syaratnya, pencairan anggaran itu harus sesuai dengan mekanisme yang ada. Kami tidak bisa mencairkan kalau pengajuan belum lengkap,” paparnya.

Secara terpisah, Sekertaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pemkab Gresik Gatot Subroto mengaku sudah mengirimkan sebagian berkas ke BPPKAD. Sebab, jika ada pengajuan dari desa masuk ke DPMD, pihaknya langsung melakukan verifikasi.

“Hasil verifikasi beberapa waktu lalu memang ada berkas yang diajukan salah satu desa tidak lengkap. Maka dengan terpaksa kami kembalikan,” pungkasnya. [dny/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar