Politik Pemerintahan

Problem Surat Ijo, Masyarakat Tagih Janji Wali Kota Surabaya

Surabaya (beritajatim.com) – Persoalan Surat Ijo di Kota Surabaya kembali mencuat. Kali ini, Minggu (10/2/2019), Gerakan Pejuang Masyarakat Anti Surat Ijo buka suara blak-blakan.

Bambang Sudibyo selaku Ketua dari gerakan itu mengungkapkan jika Ia bersama rekan-rekannya menagih janji Wali Kota Surabaya.

“Dulu sebelum ada Perda IPT, Wali Kota Risma pernah duduk bersama kami dan berjanji untuk mengurai masalah surat ijo agar bisa menjadi milik masyarakat sepenuhnya. Waktu itu saya lega sekali mendengarnya,” kata Bambang.

“Tapi tak berapa lama kemudian, malah muncul Perda IPT itu. Kali ini kami kembali menagih janji itu agar lahan kami yang masih berstatus surat ijo bisa menjadi SHM,” tambahnya.

Bambang bersama ratusan rekannya berharap sebelum masa jabatan kedua Risma usai masalah Surat Ijo yang sudah bertahun-tahun ini bisa diselesaikan. “Terakhir saya demo itu yang menerima hanya Bu Yayuk Kadis Tanah dan Bangunan. Kurang maksimal,” tegasnya.

“Harusnya Bu Wali membuka pintu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Toh kami dari Gerakan Pejuang Masyarakat Anti Surat Ijo bukan ingin yang aneh-aneh. Hanya ingin masalah ini terurai,” pungkas Bambang.

Pada kesempatan yang sama, Taufik Iman Santoso selaku Kepala Lab Hukum Administrasi Negara Ubaya menjabarkan jika sesungguhnya Pemkot Surabaya bukanlah pemilik dari lahan dengan Surat Ijo. “Itu adalah milik negara,” jelasnya.

“Secara penguasaan pun bukan. Karena warga pemilik Surat Ijo ini menguasai lahan itu. Mereka bayar PBB. Lalu bayar pula IPT sesuai Perda 16 itu,” ujar Taufik.

Berdasarkan fakta yang ada itu, menurut Taufik seharusnya para Pemkot tidak menetapkan harga sesuai apraisal pada persil dengan Surat Ijo. “Karena itu merugikan masyarakat, jelas,” tegasnya.

“Dulu mereka beli tanah, lalu sekarang untuk menebus dikenakan biaya yang sangat tinggi, bisa berlipat dari saat mereka beli. Ini kan sangat merugikan,” pungkas Taufik. [ifw/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar