Politik Pemerintahan

Polres Malang Bentuk Satgas Anti Money Politics

Malang (beritajatim.com) – Untuk mencegah terjadinya praktik money politic dalam gelaran pesta demokrasi pada 17 April 2019 mendatang, Polres Malang membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Money Politic yang dilantik pada Selasa (9/4/2019) di Pendopo  Kabupaten Malang, Jalan Panji, Kepanjen.

Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung mengatakan, Satgas Anti Money Politic yang dibentuk, nantinya akan bertugas sejak mereka dilantik hingga pasca pelaksanaan Pemilu mendatang.

“Sebelum ada indikasi terjadinya praktik tersebut, kita harus ada pencegahan. Karena dalam undang-undang Pemilu kan juga telah ada pasalnya. Memang dalam praktiknya segala bentuk kecurangan Pemilu juga termasuk money politic adalah tugas Bawaslu. Maka dari itu, kita bentuk Satgas Anti Money Politic,” tegas Ujung.

Kata Ujung, tujuan dibentuknya Satgas Anti Money Politic hari ini, pertama untuk mencegah. “Kedua sudah jelas kami akan menangkap jika memang terbukti di lapangan terjadi politik uang,” terangnya.

Secara spesifik, Ujung menjelaskan, saat ini pihaknya memang masih belum bisa memetakan terkait titik-titik mana saja yang rawan terjadi money politic. Untuk pihaknya masih harus melakukan analisa pada seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 33 kecamatan di wilayah Kabupaten Malang.

“Untuk titik-titik mana saja yang rawan terjadi praktik money politic memang masih belum terpetakan. Kalau di wilayah hukum Polres Malang, ada 7.863 TPS. Sementara di seluruh wilayah Kabupaten Malang ada sekitar 8 ribu lebih TPS yang tersebar di 33 kecamatan. Untuk itu terlebih dahulu akan kami lakukan analisa,” beber Ujung.

Dalam praktiknya di lapangan nanti, Satgas tersebut tidak serta merta langsung melakukan penindakan, namun harus tetap berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pintu utama penindakan.

“Mengingat di undang-undang Pemilu kan ada tiga opsi, apakah pelanggaran tersebut termasuk pelanggaran administrasi Pemilu yang nanti larinya ke Bawaslu. Ataukah pelanggaran kode etik pemilu ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) atau memang pidana Pemilu. Dan nanti baru gerbangnya masuk melalui Sentra Gakkumdu (Penegak Hukum Terpadu),” pungkas Ujung. (yog/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar