Politik Pemerintahan

Politisi PDI Perjuangan Pimpin Pansus Angket DPRD Jember

Jember (beritajatim.com) – Tabroni, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan, terpilih memimpin Panitia Khusus Hak Angket DPRD Jember, Senin (30/12/2019). Sementara itu posisi wakil ketua diisi oleh Hafidi (Fraksi Kebangkitan Bangsa), David Handoko Seto (Fraksi Nasdem), dan Siswono (Fraksi GIB).

Sebelumnya, Tabroni juga didapuk menjadi juru bicara pengusul hak angket dalam sidang paripurna DPRD Jember. “Usulan hak angket kami beri judul ‘Hak Angket Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Jember Periode Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2019’,” katanya.

Menurut Tabroni, ada lima kebijakan Pemkan Jember yang akan diselidiki melalui hak angket. “Pertama, kebijakan yang mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Jember tidak mendapatkan kuota formasi CPNS untuk tahun 2019,” katanya.

“Kedua, kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember melakukan mutasi yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara beserta peraturan pelaksananya,” kata Tabroni.

Penyelidikan juga terkait dugaan tidak dipatuhinya rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui surat No :R-3419/KASN/10/2019 tanggal 15 Oktober 2019 perihal Rekomendasi atas pelanggaran sistem merit dalam mutasi pegawai di Lingkungan Kabupaten Jember.

“Ketiga, kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam penerbitan dan pengundangan peraturan bupati tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja (KSOTK) 30 organisasi perangkat daerah Kabupaten Jember tanggal 3 Januari 2019,” kata Tabroni.

Kebijakan ini, lanjut Tabroni, diduga melanggar ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat daerah, dan peraturan pelaksananya sebagaimana dimaksud dalam surat mematuhi surat gubernur tanggal 10 Desember 2019 perihal Rekomendasi Atas Pemeriksaan Khusus sebagai tindak lanjut dari surat mendagri.

“Keempat, kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam hal pengadaan barang dan jasa yang diduga melanggar Peraturan presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, beserta seluruh aturan pelaksanaannya,” kata Tabroni. Dugaan pelanggaran ini berakibat pada ambruknya bangunan gedung kantor Kecamatan Jenggawah yang baru diselesaikan serta mengakibatkan korban luka dan indikasi terjadi potensi kerugian daerah.

“Kelima, kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember lainnya yang memiliki dampak meluas kepada masyarakat yang akan ditentukan kemudian oleh Panitia Khusus Hak Angket untuk dilakukan penyelidikan,” kata Tabroni. [wir/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar