Politik Pemerintahan

Politisi Gerindra Bambang Haryo Jawab Tudingan Bagi-bagi Uang saat Kampanye

Surabaya (beritajatim.com) – Caleg DPR RI dari Partai Gerindra Dapil Jatim I Surabaya-Sidoarjo, Bambang Haryo dilaporkan ke Bawaslu Kota Surabaya pada Kamis (11/4/2019) malam.

Hal ini terkait dugaan penyelewengan dana reses untuk kampanye. Laporan ini berawal dari temuan Panwaslu Kecamatan Gubeng di Jalan Juwingan 55 Surabaya pada 4 April 2019 lalu. Apa kata Bambang Haryo?

Didampingi sang istri, Asrilia Kurniati, Bambang mengaku dirinya hadir di acara itu atas undangan dari pihak panitia atau RW setempat. Dalam acara itu, juga dicantumkan nama acaranya, yakni silaturrahim, bukan sosialisasi.

Menurut dia, kalau silaturrahim itu dikaitkan dengan masa reses anggota DPR RI, dia selalu mempergunakan maksimal mulai awal sebagai anggota DPR RI. Setiap kali reses, dia melakukan antara 35-47 titik. Jumlah tersebut, mungkin merupakan reses yang paling banyak dari semua anggota DPR RI.

“Saya akhirnya mendapatkan predikat sebagai DPR yang aspiratif terbaik 2019. Untuk mendapatkan predikat itu tidak mudah. Yang melakukan kajian Teropong Senayan,” tuturnya.

Dalam kegiatan reses itu, Bambang selalu mengatakan kepada rakyat, tidak boleh DPR berfungsi sebagai DPR yang oposisi atau DPR koalisi. Saat bertemu tatap muka dengan rakyat, dia juga menyampaikan DPR bukanlah petugas partai, melainkan petugas dari rakyat.

“Begitu juga dengan rakyat. Tidak boleh ada rakyat koalisi atau rakyat oposisi, karena rakyat yang koalisi atau oposisi pun mendapat perlakuan harga barang, komoditi, listrik yang sama,” jelasnya.

Bambang mengaku diundang oleh panitia dari RW Juwingan. Pihak panitia menginginkan dirinya hadir untuk silaturrahim, bukan kampanye, karena memang waktu dirinya reses.

“Kalau reses, tidak boleh dipakai untuk kampanye, kecuali harus mengajukan cuti. Itu selalu saya pegang teguh. Makanya, di kegiatan reses itu, tidak boleh ada kata-kata yang mengandung unsur kampanye. Misalnya, pilih nomor satu ini Bambang Haryo. Panwaslu yang hadir di lokasi juga sudah mengerti tidak ada satupun kata-kata di acara itu yang berunsur atau berbau kampanye. Atribut juga tidak ada,” jelasnya.

Mengenai pembagian uang transport atau akomodasi kepada warga yang dipersoalkan, Bambang menyebut sebenarnya tidak perlu dipersoalkan. Pemberian uang transport itu sah, karena diatur di dalam UU MD3 nomor 17 tahun 2014. Intinya, UU mengatur kewajiban untuk anggota DPR memberikan uang akomodasi dan transport.

“Itu wajib berikan. Kalau tidak diberikan kepada warga, sama saja dengan korupsi. Uang saku itu wajib diberikan karena ada tata tertib resesnya,” tukasnya.

Bambang juga tidak mau berspekulasi bahwa ada motif politik dari caleg satu partai atau partai lain yang ingin menjatuhkan dirinya. “Saya hanya berpikir positif saja. Mungkin ada teman yang simpatik dengan saya. Mungkin dengan kejadian itu jadi viral dan nama saya jadi naik. Jago-jago di semua partai itu adalah teman saya,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, caleg DPR RI dari Dapil Jatim I Surabaya-Sidoarjo berinisial BH dilaporkan ke Bawaslu Kota Surabaya terkait dugaan penyelewengan dana reses untuk kampanye. Laporan ini berawal dari temuan Panwaslu Kecamatan Gubeng.

Kamis (11/4/2019), Jonathan Prasetya Nafi selaku Panwaslu Kecamatan Gubeng melaporkan temuan ini kepada Bawaslu Kota Surabaya.

“Kronologinya, pada 4 April sore pukul 15.00, ada izin kegiatan sosialisasi caleg DPR RI dan Provinsi. Yang caleg RI, berinisial BH. Ternyata, ketika acara usai, para peserta sosialisasi dipanggil dan diberi uang. Ketika Ketua Pelaksana kami tanyai, katanya ini reses. Padahal izin yang masuk ke kami sosialisasi caleg. Untuk itu, temuan ini kami laporkan ke Bawaslu Surabaya agar ditindaklanjuti karena ada dugaan penyalahgunaan dana reses untuk berkampanye,” kata Jonathan.

“Alat bukti temuan yang kami lampirkan berupa foto-foto kegiatan, dan video kegiatan yang menunjukkan adanya amplop berisi uang. Ketika kejadian pun saya sendiri berada di sana bersama 4 orang. Termasuk Panwas Kelurahan Juwingan. Kegiatan ini diselenggarakan di Jalan Juwingan 55,” tambahnya.

Laporan temuan yang diserahkan Jonathan itu diterima oleh Komisioner Bawaslu Kota Surabaya Bidang Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Hidayat. Menurut Hidayat, laporan yang sudah diterima itu akan segera ditindaklanjuti. “Akan kami segera plenokan bersama 5 orang Komisioner Bawaslu Kota Surabaya,” ujarnya.

“Untuk sanksi ada dua, bisa administratif bisa pidana. Tentunya akan kami kaji secara matang terkait ini. Kalau administratif ini berupa teguran. Kalau pidana, nanti akan kami serahkan ke Gakkumdu untuk dibahas. Bisa berujung pidana dua tahun atau denda,” tegas Hidayat. [tok/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar