Politik Pemerintahan

Polemik Pencalonan OSO Terus Bergulir

Jakarta (beritajatim.com) – Secara sangat mengejutkan Bawaslu memutus untuk memerintahkan KPU untuk memasukkan Oesman Sapta Odang (OSO) ke dalam daftar calon tetap perseorangan DPD untuk Pemilu 2019.

Peneliti Hukum Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengatakan, Bawaslu juga di dalam putusannya menyatakan jika nanti yang bersangkutan terpilih, KPU wajib meminta yang bersangkutan untuk mengundurkan diri dari pengurus partai politik, paling lambat 1 hari menjelang penetapan calon terpilih di dalam Pemilu 2019.

“Putusan Bawaslu ini sangat disayangkan dan membuat kecewa,” ujar Fadli, Kamis (10/1/2019).

Sebaliknya, dia mengapresiasi salah satu Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, yang telah menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion atas perkara ini. Sudah sepantasnya konsistensi Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar untuk berpemilu secara konstitusional juga menjadi panduan dalam Pengawasan dan penegakan hukum pemilu oleh Anggota Bawaslu lainnya.

Dia mengaku, meski sempat dikhawatirkan akan muncul, tetapi pihaknya sangat percaya Bawaslu akan jadi lembaga yang akan menjadi penegak keadilan pemilu, sesuai dengan jargon yang disuarakan selama ini. Namun ternyata semua itu runtuh, ketika Bawaslu yang untuk kasus mantan narapidana korupsi dilarang untuk menjadi calon anggota legislatif begitu konsisten merujuk konstitusi dan Putusan MK agar menjadi tertib hukum dalam pemilu, kali ini justru berbalik.

Fadli berpendapat, Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang eksplisit menyebutkan sejak Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu setelahnya, pengurus partai politik tidak dibolehkan lagi menjadi calon anggot DPD diputarbalikkan oleh Bawaslu. Bawaslu justru memberi norma baru, bahwa boleh saja OSO yang notabene tidak mau mundur sebagai pengurus partai politik tetap menjadi calon anggota DPD, sepanjang nanti ketika terpilih mengundurkan diri menjadi anggota partai politik.

“Norma yang sama sekali tidak ada rujukan dan cantelan hukumnya dalam UU ataupun Putusan MK manapun,” kata Fadli.

Dia menilai, ini jelas sesuatu yang keliru. Putusan ini tidak ada alas hukumnya. Apalagi, pondasi Putusan MK berbicara terkait dengan syarat pecalonan, bukan syarat calon terpilih. Pada titik pencalonanlah larangan terhadap pengurus partai politik itu untuk ikut serta sebagai kontestasi pemilu.

“Bukan setelah terpilih dan syarat ditetapkan sebagai calon terpilih,” katanya.

Dia mengingatkan, persiapan Pemilu 2019 berada di alarm kuning. Jika pelaksanaan tahapan yang berkali kali keluar dari pakem hukum Konstitusi seperti ini terus dibiarkan, integritas penyelenggaraan pemilu akan jadi taruhan. Publik akan dibuat bingung dan bisa tidak percaya terhadap proses penyelenggaraan pemilu jika penyelenggara pemilu itu sendiri tak mematuhi sebuah constitutional statement untuk pelaksaaan pemilu.

Oleh sebab itu, lanjut Fadli, peringatan untuk hati-hati atas kerja dan kinerja kelembagaan Bawaslu sebagai bagian dari penegak keadilan pemilu perlu diberikan, sembari berharap Pemiu 2019 tetap bisa terlaksana dengan baik dan demokratis.

“Jangan sampai konstitusionalitas pemilu dipertanyakan karena menyertakan orang yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu,” tegasnya. [hen/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar