Politik Pemerintahan

Plt Bupati Mojokerto: Pemerintah Melayani, Masyarakat Mengawasi

Bupati Mojokerto Pungkasiadi

Mojokerto (beritajatim.com) – Inspektorat Kabupaten Mojokerto melakukan sosialisasi dan evaluasi pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sekaligus penerapan Whistle Blowing System (WBS) di salah satu hotel di Kota Mojokerto. Sosialisasi dibuka langsung oleh Plt Bupati Mojokerto, Pungkasiadi.

Jika Zona Integritas WBK dan WBBM sudah kerap digaungkan di masyarakat, WBS dalam acara ini dikenalkan sebagai sistem dimana setiap orang bisa mengadukan pelanggaran yang diketahuinya dengan aman tanpa rasa takut. Seperti tindak pidana korupsi, pungutan liar, maupun pelayanan publik yang dirasa buruk. Dengan WBS, semua orang bisa menjadi agen perubahan dengan ikut mengawasi.

“Semua bisa ikut mengawasi dan terawasi (melalui WBS). Sehingga niat-niat berbuat curang bisa dicegah dan direduksi. Harapan kita supaya ada pengendalian dan penegakan integritas di setiap individu Aparatur Sipil Negara (ASN),” ungkap, Plt Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, Kamis (5/12/2019).

Plt Bupati Pungkasiadi menegaskan, sebagai abdi masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus membuktikan integritasnya dalam melayani masyarakat. Sebagai konsekuensi atas tanggungjawab tersebut, maka wajib diterapkan Zona Integritas di tubuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Penerapan pembangunan Zona Integritas adalah komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto mewujudkan good, clean, and clear government dengan membenahi kinerja OPD, merubah kultur ASN menjadi profesional serta mengedepankan pelayanan di Pemkab Mojokerto.

“Kita wajib membangun instansi yang bersih, bebas korupsi, serta berjiwa melayani. Tidak boleh ada pungli, maupun pelayanan buruk. Maka dari itu, dibutuhkan partisipasi kita semua. Mulai pucuk pimpinan hingga pelaksana,” tegasnya.

Sementara itu, Inspektur Kabupaten Mojokerto, Djoko Wijayanto mengatakan, WBS merupakan sebuah aplikasi yang dibangun sebagai bentuk penerapan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi didasarkan dari beberapa masalah birokrat seperti kurangnya kualitas dalam pelayanan publik, sistem pengawasan internal yang belum mampu berperan sebagai quality assurance, praktik manajemen SDM yang belum optimal dalam meningkatkan profesionalisme, serta masalah lainnya.

“Aplikasi ini dibuat dengan kerjasama bersama Diskominfo. Masyarakat dapat mengunduh di Playstore. Kita harap aplikasi ini memudahkan masyarakat dalam pengaduan tindak pidana korupsi dan sejenisnya,” katanya.

Untuk diketahui, tahun 2019 ini Pemkab Mojokerto mengajukan 12 OPD yang diusulkan masuk penilaian WBK oleh Kementrian PAN RB. Antara lain Dispendukcapil, DPMPTSP, RSUD dr. Soekandar, Kecamatan Puri, Kecamatan Gedeg, Kecamatan Jetis, Kecamatan Gondang, Kecamatan Kemlagi, Puskesmas Puri, Puskesmas Bangsal, Puskesmas Jatirejo dan Puskesmas Gondang.[tin/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar