Politik Pemerintahan

Plt Bupati Malang Bakal Anulir Keputusan Mutasi

Malang (beritajatim.com) – Polemik mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang nampaknya bakal dianulir atau dibatalkan. Mutasi jabatan ditingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang yang dilakukan Plt Bupati Malang HM Sanusi, pada 31 Maret 2019 lalu, rencananya dibatalkan.

Sementara bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak puas, dipersilahkan melayangkan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Mutasi ASN tersebut kami batalkan, dan kami mempersilahkan pejabat ASN dilingkungan Pemkab Malang yang tidak puas untuk melakukan gugatan ke PTUN,” ungkap Plt Bupati Malang, HM. Sanusi, Senin (17/6/2019).

Kata Sanusi, pembatalan mutasi pejabat ASN tersebut, karena belum dapat disetujui sampai dengan dilantiknya Bupati Malang oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang dilayangkan dalam surat balasan pada tanggal 18 April 2019 dan surat Gubernur Jawa Timur (Jatim) pada pada 16 Mei 2019.

“Tapi kurang lebih satu Minggu sebelum dirinya melakukan pelantikan pejabat ASN, secara lisan sudah mendapatkan persetujuan dari Mendagri, Bahkan, surat dari Mendagri tersebut sudah dikirimkan, namun tidak sampai kepada dirinya. Dan kami telah menduga ada skenario besar untuk menjatuhkan dirinya,” terang Sanusi.

Untuk itu, lanjut Sanusi, pihakanya akan berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Malang untuk melakukan pembatalan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas dilingkungan Pemkab Malang.

“Kami akan koordinasi dengan Dewan untuk pembatalan mutasi pejabat ASN tersebut. Supaya tidak menjadi prseden buruk pada Pemkab Malang,” Sanusi mengakhiri. (yog/kun)

Apa Reaksi Anda?

Komentar