Politik Pemerintahan

PKB Tolak Raperda Penyertaan Modal Rp 5,8 M untuk Kahyangan

Juru bicara FKB Tatin Indrayani

Jember (beritajatim.com) – Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jember, Jawa Timur, menolak pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan.

Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember Ayub Junaidi mengatakan, penyertaaan modal bukanlah solusi bagi persoalan yang tengah merundung PDP Kahyangan. “Seharusnya selesaikan masalah hulunya yakni masalah manajemen,” katanya.

Selama bertahun-tahun PDP Kahyangan mengalami masalah finansial. DPRD Jember setuju PDP tidak menyetor sebagian pendapatan untuk pendapatan asli daerah (PAD) selama lima tahun terakhir agar bisa memperbaiki kondisi keuangan. “Seharusnya manajemen bertanggungjawab, direksi bertanggung jawab,” kata Ayub.

Sikap DPC PKB Jember ini disuarakan Fraksi Kebangkitan Bangsa dalam sidang paripurna pembacaan pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar pengajuan lima rancangan peraturan daerah, di gedung DPRD Jember, Jawa Timur, Rabu (13/11/2019).

Juru bicara FKB Tatin Indrayani mengingatkan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) didirikan pada dasarnya memiliki dua fungsi, yakni sosial dan profit. “Selama bertahun-tahun yang lalu, PDP berhasil menjalankan dua fungsi itu dengan baik, dan memberikan sumbangan bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember. Tapi yang terjadi hari ini, PDP tidak lagi menghasilkan profit dan justru terkesan menyusu dari APBD. Ketergantungan terhadap APBD menunjukkan bahwa tidak ada inovasi dalam manajemen perusahaan,” katanya.

PKB menyodorkan solusi. “Perbaiki sistem manajemen, transparansi kinerja dan keuangan, efisiensi, dan setelah itu baru kita bicara soal penyertaan modal. FKB meminta manajemen menjelaskan permasalahan di PDP secara terbuka,” kata Tatin. [wir/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar